ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Keberatan saksi Partai Politik PDI Perjuangan atas dugaan perolehan angka dari Partai Gerindra di TPS 050 Pekojan, Kecamatan Tambora, membuat penyelenggara pemilu 2024 dianggap tidak profesional.
Pasalnya, pada perhitungan awal di tingkat PPK Tambora sudah banyak para saksi melakukan protes terhadap kesalahan atau kekurangan menginput data hasil di TPS ke C1. Namun, saat perhitungan di TPS banyak para saksi melakukan protes terhadap perhitungan kertas suara yang dimasukan ke C1 tidak sesaui.
“Mengingat waktu dan tenaga yang sudah terkuras protes saksi di abaikan. Mungkin ada juga kesepakatan antara Pengawas, Saksi, Pemantau dan KPPS akan dihitung ulang si PPK,” Kata Yudi Partai Golkar, Jumat, (29/2/24) di GOR Tambora, Kel Pakojan, Jakarta Barat.
Masih Yudi, saat perhitungan selama 13 hari di PPK pun terjadi kembali seperti di PPS. “Nanti ya protesnya setelah kita plenokan perhitungan. Dan ternyata protes terabaikan sehingga sampai pembacaan hasil rekapitulasi ahir, ya tetap aja PPK terkesan menghindar dari tanggung jawabnya. Seolah olah waktu 13 hari kemarin kenapa tidak protes,” terangnya.
“Inikan terkesan PPK tidak Profesional dan melanggar kode etik dan menjurus kepidana” tandasnya kembali.
Untuk itu saya mengajukan keberatan atas hasil akhir rekapitulasi ini. “Kami (saksi) Partai Golkar tidak mau menanda tangani,” jedanya.
Lebih rinci lagi, saksi dari Partai Golkar bernama yudi merasa keberatan terkait hasil rekapitulasi yang sebelumnya berbeda dengan finalisasi pleno saat ini, bukan hanya itu, ia juga menjelaskan adanya perbedaan atau selisih suara di beberapa kelurahan di Kecamatan Tambora.
“Kami keberatan terkait hasil rekapitulasi yang kemarin dengan finalisasi pleno malam ini, ada selisih suara dengan data C 1 yang kami yang miliki di Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Utara, Jembatan Lima dan Angke,” paparnya.
Sementara itu, BP PEMILU DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat, Tjoe Dedy Menjelaskan adanya kenyataan ketidak profesionalan penyelenggara pemilu di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora sehingga terjadi ketidak sesuaian antara laporan PPS Kelurahan Pekojan dengan Fakta yang ada ketika surat suara di buka kembali di PPK Tambora, dan hal ini adalah permasalahan serius sehingga pihaknya mendesak Bawaslu untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum KPPS/PPS/PPK yang menyalahgunakan.kewenangannya.
“Saya rasa Bawaslu harus melakukan tindakan tegas atas temuan di Kotak Suara TPS 50, Kelurahan Pekojan. Kami mendesak Bawaslu dapat melakukan pemeriksaan terhadap PPS dan Ketua PPK tambora” pinta Tjoe Deddy saat ditemui dilokasi PPK Kecamatan Tambora tanpa menjelaskan secara gamlang bentuk kejadian di TPS 50.
Masihnya, kami juga melihat dalam hal ini diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan petugas PPS TPS 050, Kelurahan Pekojan sehingga kami menilai adanya unsur pidana dalam permasalahan ini sehingga kami perlu melakukan upaya-upaya hukum apabila diperlukan, namun kami masih berkoordinasi dengan jajaran dan pimpinan” Tambahnya.
Perlu diketahui, sesaui jadwal yang diumumkan PPK bahwa finalisasi perhitungan terakhir hari.
AC!/Tim/Red
