ACTUALNEWS.ID, ,Jakarta- Persoalan Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) sampai saat ini, masih saja ramai di perbincangkan publik seluruh Indonesia pasalnya Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Istana Merdeka 9 Februari 2021 telah menjanjikan akan merevisi UU ITE yang dianggap oleh publik di seluruh Indonesia merupakan pasal karet dan membuat takut masyarakat untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Maka atas dasar janjinya Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE tersebut, sehingga membuat Heru Cipto Nugroho biasa disapa Heru CN sebagai Pengamat Sosial Publik maupun berbagai macam tanggapan dan desakan dari kalangan masyarakat Indonesia lainya, agar janjinya Presiden Jokowi segera dipenuhi salah satunya tayangkan kembali Program TV One “Indonesia Loyer Club (ILC) “adalah merupakan tontonan publik yang sangat menarik banyak orang suka,
“Sehingga Program ILC tersebut, selalu ditunggu-tunggu masyarakat diseluruh Indonesia dalam rangka untuk mengkritisi Pemerintah Pusat dan Daerah, terkait persoalan publik maupun untuk mengupas isu-isu politik yang sedang viral di masyarakat, tentunya dengan memenuhi UU hak siaran.” Demikian dikatakan Heru CN kepada Actualnews.id lewat phonselnya di Kantornya Jatibening Bekasi Kota, Jumat (26/2/2021).
Lebih lanjut Heru CN menegaskan jika memang Presiden Jokowi ingin mendapatkan apresiasi dimata publik seluruh Indonesia, hendaknya segera mengesahkan UU ITE tersebut. Tentunya yang sudah di revisi, karena masyarakat meminta kepastian hukum, agar tidak menjadi preseden buruk seolah-olah Presiden Jokowi hanya pencitraan saja.
“Saya berharap Presiden Jokowi segera memenuhi janjinya merevisi UU ITE tersebut, karena masyarakat betul-betul sangat menunggunya,” harap Heru CN.
Lanjut Heru CN, bahwa isi dari UU ITE harus benar-benar tidak membuat masyarakat Indonesia merasa resah, apabila ingin memberi masukan atau kritik menjadi takut, sebab semua kritik terhadap pemerintah pusat maupun daerah itu, belum tentu jelek dianggap untuk menjatuhkan.
“Justru dengan kritik yang baik dan tepat tentunya bisa memberikan masukan
serta memberikan solusi pada
Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah,” pungkasnya
