ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Bertempat di bilangan grogol petamburan jakarta barat, JKB (Jembatan Kemajuan Bangsa) mengadakan pertemuan dalam silahturahmi antar pengurus se DKI Jakarta Minggu, (26/2/2023).
Pertemuan ini merupakan konsolidasi perwakilan DPW, DPD, dan DPC se-Prov Jakarta yang juga dihadiri langsung Ketua Umumnya Eta Wiwid dan jajaran DPP JKB. “pertemuan ini sebagai ajang silahturahmi pengurus dan sekaligus membentuk kepanitian Deklarasi,” ungkap Tatang.S selaku ketua JKB DPW Prov DKI Jakarta.
Menurutnya, silahturahmi ini untuk mensosialisasikan Maksud dan Tujuan serta Program-Program JKB Jakarta kedepan, dimana nantinya, soal tindakan Radikalisme dan Intoleran semangkin kencang dan terus dihembuskan terutama bagi orang atau kelompok yang ingin memecah belah anak bangsa, serta ujungnya anti Pacasila dan UUD 45.
Tatang meyakini, orang atau kelompok-kelompok ini bertujuan menyebarluaskan paham paham radikalisme dan menghalalkan segala cara untuk memecah belah bangsa indonesia akan terus dihembuskan dan bergerak secara masiv dan terukur.
“Tujuan mereka hanya memecah belah antar sesama anak bangsa dengan memakai simbol-simbol agama, dan ini sudah merebak kesemua sektor lini kehidupan, terlepas agama dan kepercayaan apapun,” tukasnya.
Untuk itu, sambungnya, tugas pokok pengurus lah yang bisa mempersempit ruang gerak aliran atau paham semacam ini. “Jadi pengurus harus siap mental dan punya wawasan kebangsaan yang tinggi demi masa depan bangsa dan negara serta anak cucu kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Eta Wiwid, Ketua Umun JKB menegaskan keinginannya bahwa kepengurusan JKB Jakarta sebgai pilot projek bagi pengurus lainnya di indonesia, maka ia berpesan bagi pengurus agar “Solid Bergerak Tanpa Berharap”.
“JKB sebagai garda terdepan untuk membantu dan menyelamatkan Republik Indonesia dari rongrongan ke arah perpecahan bangsa dari segala bentuk,” pesannya.
Kedepan, masihnya, mengingat sudah masuk tahun politik, pasti cara cara memecah belah umat, memakai cara radikalime dan intoleran diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu.
Eta menyarankan agar seluruh pengurus JKB mulai dari DPW, DPD/Kabupaten/Kota dan DPC harus berkordinasi dengan aparat pemerintah setempat sesuai dengan tingkatannya.
“Berkoordinasi dengan Pemda/Pemko, Kodam/Kodim, Polda/Polres tentang keberadaan JKB, biar nantinya terjalin kerjasama baik dalam kewilayahan/teritorial dan Ekonomi Kerakyatan, sehingga pemberdayaan masyarakat berjalan sebagai mana mestinya,” tutupnya.
ACN/Rbt/Red
