Gedung Bapenda Terbakar, DPRD Desak Gubernur Pramono Audit Total Seluruh Gedung Pemprov Jakarta

ACTUALNEWS ID, JAKARTA – Kebakaran hebat yang melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Pramono Anung tidak sekadar melakukan evaluasi setelah kejadian, tetapi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh gedung milik Pemprov Jakarta.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu. Menurutnya, aspek keselamatan gedung pemerintah harus menjadi perhatian serius, mulai dari kelaikan konstruksi, instalasi listrik, hingga sistem proteksi kebakaran.

Kevin menilai Pemprov DKI semestinya memiliki tim khusus yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan bangunan secara rutin. Dengan demikian, potensi kerawanan dapat ditemukan dan ditangani sebelum berubah menjadi bencana.

“Seharusnya Pemprov memiliki tim yang selalu mengawasi bangunan dari segi kelaikan dan bahaya kebakaran. Tim tersebut bertugas untuk selalu mengecek kondisilah bangunan, baik dari konstruksinya hingga panel listriknya. Apakah masuk standar aman atau tidak,” ujar Kevin Wu.

Ia menegaskan, pemeriksaan tidak boleh dilakukan hanya setelah terjadi insiden. Menurutnya, audit keselamatan gedung harus dilakukan secara berkala dan terdokumentasi sehingga setiap potensi kerusakan dapat segera ditindaklanjuti.

Jangan Tunggu Kebakaran Baru Bergerak

Kevin juga menyoroti insiden kebakaran di gedung Bapenda yang dinilainya harus menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk mengevaluasi sistem keselamatan seluruh bangunan pemerintah.

Anggota dewan yang dikenal dengan ciri khas selalu mengenakan selempang di leher tersebut mempertanyakan efektivitas sistem proteksi kebakaran di gedung Bapenda.

“Saya belum mengetahui apakah gedung Bapenda memiliki standar keamanan sebuah gedung atau tidak. Tapi kalau dilihat, diduga ada yang tidak berfungsi seperti fire sprinkler atau semprotan yang ada di langit gedung di setiap lantainya,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sistem proteksi kebakaran merupakan salah satu komponen penting dalam meminimalkan dampak ketika terjadi kebakaran di bangunan bertingkat.

Karena itu, Kevin mendorong Pemprov DKI tidak berhenti pada pemeriksaan gedung Bapenda. Seluruh gedung pemerintahan, kantor pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga bangunan lain yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan keselamatan secara berkala.

Kebakaran Meluas hingga Lantai 12

Sebelumnya, kebakaran melanda gedung yang digunakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada Jumat malam, 7 Agustus 2026, sekitar pukul 21.15 WIB.

Kobaran api dilaporkan menjalar ke sejumlah bagian gedung hingga mencapai lantai 12. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu berjam-jam.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengerahkan kekuatan besar untuk menjinakkan kobaran api. Sedikitnya 150 personel dikerahkan bersama sekitar 20 unit armada pemadam dari berbagai jenis.

Untuk menjangkau titik api di ketinggian, petugas juga mengoperasikan tiga unit kendaraan pemadam jenis Bronto Skylift.

Besarnya kekuatan yang dikerahkan menunjukkan bahwa kebakaran di gedung bertingkat membutuhkan sistem proteksi yang tidak hanya mengandalkan respons petugas pemadam setelah api membesar.

Bagi DPRD, peristiwa tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi Pemprov DKI. Pemeriksaan bangunan tidak boleh bersifat reaktif dan baru dilakukan ketika api sudah berkobar.

Kini, perhatian tertuju kepada Pemprov DKI: apakah seluruh gedung milik pemerintah benar-benar telah memenuhi standar keselamatan, atau justru masih menunggu kejadian serupa berikutnya untuk melakukan pembenahan?

ACN/RED

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles