PKB DAN SOSIALISME ISLAM Dari Politik Identitas Menuju Politik Keadilan Sosial

0
2


Oleh:
Lutfi Hakim
Wakil Ketua PWNU Jakarta

ACTUALNEWS.ID Jakarta, Senin 16/11/2026

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Politik Indonesia tumbuh dari perjumpaan berbagai identitas: agama, etnis, kebudayaan, kelas sosial, dan aspirasi kebangsaan. Identitas dapat menjadi dasar solidaritas dan partisipasi. Bagi kelompok yang lama tidak memperoleh ruang, pengakuan identitas bahkan merupakan bagian dari perjuangan kesetaraan. Karena itu, persoalan utama bukan keberadaan identitas, melainkan bagaimana identitas digunakan dalam praktik politik: apakah menjadi jembatan untuk memperluas keadilan atau justru menjadi batas yang memisahkan warga.

Di tengah tantangan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kerentanan pekerja, kesenjangan pendidikan dan kesehatan, politik memerlukan ukuran yang lebih konkret daripada sekadar kedekatan simbolik. Rakyat perlu menilai politik dari dampaknya: apakah kehidupan menjadi lebih aman, kesempatan semakin terbuka, hak dasar lebih terpenuhi, dan kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban.

PKB lahir dari sejarah sosial-keagamaan Nahdlatul Ulama dan mengambil bagian dalam demokrasi elektoral Indonesia.
Dokumen-dokumen dasar PKB, termasuk Mabda’ Siyasi dan platform perjuangan politik, menyediakan sejumlah prinsip yang dapat dibaca dalam kerangka keadilan sosial, seperti keadilan, persamaan, tolong-menolong, musyawarah, amanah, serta perhatian kepada kelompok lemah dan terpinggirkan. Pembacaan ini perlu dilakukan secara cermat: kesamaan nilai tidak otomatis berarti kesamaan atau identitas ideologi.

Sosialisme Islam dapat menjadi salah satu lensa untuk menguji hubungan agama, kekuasaan, dan distribusi kesejahteraan. Dalam makalah ini, istilah tersebut dipakai sebagai tradisi pemikiran dan perspektif normatif yang menolak penindasan serta menuntut tanggung jawab sosial. Ia tidak dimaksudkan sebagai label resmi bagi PKB.

BAB I. POLITIK IDENTITAS DAN TANTANGAN DEMOKRASI
A. Identitas sebagai Sumber Pengakuan
Politik identitas merujuk pada artikulasi kepentingan dan pengalaman kelompok yang dibentuk oleh identitas tertentu. Dalam masyarakat majemuk, politik semacam ini dapat membuka ruang representasi, memperjuangkan perlindungan dari diskriminasi, dan mengakui pengalaman kelompok yang terpinggirkan. Identitas keagamaan, misalnya, dapat mendorong solidaritas sosial, pelayanan, pendidikan, dan partisipasi warga.

B. Ketika Identitas Menjadi Tujuan Akhir
Masalah muncul ketika identitas menjadi satu-satunya ukuran legitimasi politik. Perbedaan dipertajam, warga dipilah menjadi kelompok yang dianggap lebih atau kurang sah, dan perdebatan program tergeser oleh loyalitas simbolik. Dalam situasi demikian, isu distribusi sumber daya, kualitas layanan publik, kesempatan kerja, dan pengawasan kekuasaan berisiko kehilangan perhatian.

Karena itu, pergeseran menuju politik keadilan sosial bukan berarti menghapus identitas. Pergeseran ini berarti memperluas pertanyaan politik: dari siapa yang diwakili menjadi persoalan apa yang diselesaikan; dari kesamaan simbol menjadi kesetaraan hak; dan dari mobilisasi dukungan menjadi pertanggungjawaban atas hasil kebijakan.

C. Politik Programatik dan Akuntabilitas
Politik keadilan sosial menuntut program yang jelas, anggaran yang dapat ditelusuri, indikator hasil, dan mekanisme koreksi. Janji politik harus dapat diuji melalui perubahan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, serta pengurangan hambatan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, keberpihakan tidak cukup diucapkan; ia harus tampak dalam keputusan dan dampak kebijakan.

BAB II. SOSIALISME ISLAM: NILAI, PEMIKIRAN, DAN PEMBEBASAN
A. Pengertian dan Batasan
Sosialisme Islam dalam makalah ini dipahami sebagai perspektif yang menghubungkan keyakinan keagamaan dengan tanggung jawab sosial, keadilan distribusi, solidaritas, dan pembelaan terhadap manusia yang mengalami penindasan. Istilah ini memiliki beragam tafsir dan tidak menunjuk satu doktrin tunggal yang disepakati seluruh pemikir Muslim. Karena itu, penggunaannya harus terbuka terhadap perbedaan pemikiran dan konteks sejarah.

Landasan etiknya dapat dirumuskan melalui beberapa nilai: tauhid yang menempatkan kekuasaan dan kekayaan sebagai amanah; keadilan yang menolak eksploitasi; persaudaraan dan solidaritas; musyawarah; serta kewajiban sosial untuk melindungi kelompok lemah. Nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi dan kebijakan publik yang menghormati hak, kebebasan, dan martabat manusia.

B. H.O.S. Tjokroaminoto: Islam dan Sosialisme
H.O.S. Tjokroaminoto melalui karya Islam dan Sosialisme (1924) menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perjumpaan gagasan Islam dan keadilan sosial di Indonesia. Pemikirannya mengajak pembaca melihat prinsip persaudaraan, persamaan, dan kemerdekaan sebagai bagian dari etika sosial Islam. Pembacaan terhadap Tjokroaminoto relevan untuk menegaskan bahwa agama tidak hanya hadir dalam ruang privat, tetapi juga membawa tanggung jawab terhadap tata kehidupan bersama.

C. Ali Syariati: Agama dan Pembebasan
Ali Syariati mengembangkan kritik terhadap keberagamaan yang kehilangan daya pembebasannya. Dalam pemikirannya, agama dapat menjadi kesadaran yang mendorong manusia melawan ketidakadilan dan membela kaum tertindas. Gagasan mustadh‘afin penting sebagai pengingat bahwa ukuran moral kehidupan politik adalah bagaimana masyarakat memperlakukan mereka yang memiliki akses dan kuasa paling terbatas.

D. Prinsip Operasional

  • Tauhid dan amanah: kekuasaan, jabatan, serta sumber daya adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
  • Al-‘adalah: keputusan publik harus adil dan tidak membiarkan eksploitasi atau diskriminasi.
  • Al-ta‘awun: solidaritas dan kerja sama untuk kepentingan bersama.
  • Al-musawah: persamaan martabat dan perlindungan hak setiap warga.
  • Pembelaan mustadh‘afin: memperluas kemampuan kelompok rentan agar menjadi subjek pembangunan dan pengambilan keputusan.

BAB III. PKB DAN TITIK TEMU KEADILAN SOSIAL
A. Membaca Mabda’ Siyasi PKB
Mabda’ Siyasi PKB dapat dibaca sebagai salah satu pintu masuk untuk mendiskusikan nilai keadilan dalam politik. Prinsip seperti al-‘adalah (keadilan), al-ta‘awun (tolong-menolong), al-musawah (persamaan), al-syura (musyawarah), dan amanah menyediakan bahasa etik bagi penyelenggaraan kehidupan politik. Pembacaan ini merupakan interpretasi konseptual atas prinsip yang dinyatakan dalam dokumen partai.

Dokumen dan platform perjuangan PKB juga perlu dibaca secara utuh sesuai naskah resmi yang berlaku. Makalah ini tidak menyimpulkan bahwa PKB secara formal berideologi Sosialisme Islam. Yang dibahas adalah irisan nilai dan kemungkinan pengembangan agenda keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.

B. Dari Representasi ke Pelayanan Publik
Partai politik memiliki fungsi representasi, pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, artikulasi kepentingan, dan pengawasan kekuasaan. Dalam kerangka keadilan sosial, fungsi tersebut perlu menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga. Representasi umat tidak berhenti pada pengakuan identitas, tetapi juga diwujudkan dalam pembelaan hak pekerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan petani dan nelayan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

C. Partai, Jam’iyah, dan Masyarakat Sipil
Hubungan historis dan kultural antara PKB dan lingkungan Nahdlatul Ulama perlu ditempatkan dengan menghormati perbedaan peran. Partai bergerak dalam arena politik dan kebijakan negara; jam’iyah keagamaan memiliki mandat organisasi, pendidikan, dakwah, dan pelayanan umat; sedangkan masyarakat sipil menjalankan fungsi pemberdayaan serta kontrol publik. Kolaborasi dapat dilakukan tanpa menghilangkan kemandirian dan fungsi kritis masing-masing.

D. Menghindari Penyempitan Politik
Politik keadilan sosial tidak boleh mengganti satu eksklusivisme dengan eksklusivisme lain. Perjuangan yang berangkat dari nilai Islam harus tetap menjamin kesetaraan warga tanpa memandang agama, etnis, gender, kelas, atau latar belakang. Dengan demikian, nilai keagamaan menjadi sumber etika dan solidaritas yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

BAB IV. AGENDA TRANSFORMASI MENUJU POLITIK KEADILAN SOSIAL
Ekonomi rakyat dan pemerataan
Mendorong penguatan UMKM, koperasi, akses pembiayaan yang adil, perlindungan konsumen, serta kebijakan yang memperluas kesempatan ekonomi. Evaluasi perlu melihat distribusi manfaat, bukan hanya pertumbuhan agregat.

Pekerjaan layak dan perlindungan pekerja
Mengawal upah dan kondisi kerja yang manusiawi, keselamatan kerja, jaminan sosial, dialog industrial, serta perlindungan pekerja informal dan ekonomi platform.

Pendidikan dan pesantren
Memperluas akses pendidikan bermutu, beasiswa, literasi digital, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan terhadap kemandirian pesantren dan lembaga pendidikan masyarakat.

Kesehatan dan perlindungan sosial
Memperkuat layanan kesehatan primer, akses bagi keluarga rentan, perlindungan ibu dan anak, serta sistem jaminan sosial yang mudah dijangkau.

Agraria, pangan, dan lingkungan
Mendorong tata kelola agraria yang adil, perlindungan petani dan nelayan, ketahanan pangan, akses air bersih, serta kebijakan lingkungan yang melindungi kelompok paling terdampak.

Perempuan, pemuda, dan kelompok rentan
Memastikan partisipasi bermakna, kesempatan setara, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta akses bagi penyandang disabilitas.

Demokrasi dan akuntabilitas
Memperkuat transparansi anggaran, keterbukaan informasi, pengawasan konflik kepentingan, pendidikan politik, dan mekanisme evaluasi wakil rakyat.

A. Ukuran Keberhasilan
Agenda keadilan sosial memerlukan indikator yang terukur. Contohnya meliputi perubahan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan; penciptaan pekerjaan layak; cakupan perlindungan sosial; akses pembiayaan usaha kecil; keterjangkauan kebutuhan dasar; partisipasi kelompok rentan; dan tingkat keterbukaan serta akuntabilitas anggaran. Indikator harus disesuaikan dengan kewenangan lembaga dan ketersediaan data yang dapat diverifikasi.

B. Pembaruan Kaderisasi dan Etika Politik
Kaderisasi perlu memperkuat kapasitas membaca masalah sosial, memahami anggaran, merumuskan kebijakan, dan berdialog dengan kelompok terdampak. Etika amanah perlu diwujudkan dalam transparansi, demokrasi internal, pencegahan korupsi, dan kesediaan menerima kritik. Politik keadilan sosial memerlukan keteladanan organisasi, bukan hanya retorika publik.

BAB V. PENUTUP
Kesimpulan
Politik identitas memiliki fungsi pengakuan dan representasi, tetapi tidak memadai bila berhenti pada mobilisasi simbolik. Tantangan demokrasi adalah mengubah energi identitas menjadi solidaritas yang melahirkan kebijakan publik adil bagi seluruh warga.

Sosialisme Islam dapat digunakan sebagai perspektif etis untuk menilai distribusi kesejahteraan, tanggung jawab kekuasaan, dan pembelaan terhadap kaum mustadh‘afin.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam khazanah perjuangan PKB—seperti keadilan, persamaan, tolong-menolong, musyawarah, dan amanah—dapat menjadi bahan refleksi untuk memperkuat agenda politik kerakyatan. Namun, irisan nilai tersebut tidak boleh disamakan dengan klaim bahwa PKB secara resmi mengadopsi Sosialisme Islam. Agenda transformasi perlu diuji melalui kebijakan, anggaran, dampak, dan akuntabilitas.

“Identitas adalah akar; keadilan sosial adalah tujuan perjuangan.”

DAFTAR PUSTAKA DAN BACAAN LANJUT