ACTUALNEWS.ID Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024–2025 di Kelurahan Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 19 Desember 2025.
Meskipun hujan mengguyur, kegiatan ini berlangsung hangat dan partisipatif dengan kehadiran tokoh masyarakat, Kepala Desa, ibu-ibu warga setempat, serta jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Forum dialog ini menjadi ruang terbuka bagi wakil rakyat dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah.
Dalam presentasinya, Akhmad Marjuki menekankan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi utama DPRD untuk memastikan seluruh program yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai dengan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, serta tepat sasaran.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pengawasan agar setiap program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara adil dan merata.
“Oleh karena itu, masukan dari masyarakat sangat diperlukan. Termasuk jika ada temuan terkait pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat, semuanya harus diawasi bersama,” ujar Marjuki, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini sepenuhnya didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Warga yang hadir mendapatkan konsumsi dan fasilitas transportasi sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan resmi ini.
“Karena pentingnya kegiatan ini, warga yang hadir juga mendapatkan konsumsi dan transportasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marjuki menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat terus mendorong pengelolaan anggaran yang berbasis pada skala prioritas dan prinsip keadilan antardaerah, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu saja.
“Dalam pengelolaan anggaran, ada dua aspek yang tidak boleh diabaikan, yaitu skala prioritas dan keadilan,” tegasnya.
Presentasi tersebut membuka ruang dialog yang intens antara wakil rakyat dan warga. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pelaksanaan program pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga Taman Rahayu.
Kepala Desa Taman Rahayu, Abdul Wahid, mengapresiasi kegiatan pengawasan ini karena memberikan pemahaman baru kepada warga mengenai peran dan mekanisme kerja pemerintah provinsi.
“Kami merasa sangat beruntung bisa bertatap muka langsung dengan anggota dewan. Kami juga berharap wilayah kami dapat menjadi prioritas dalam pembangunan di masa depan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah masalah, antara lain kondisi jalan provinsi yang rusak, kurangnya penerangan jalan, penghentian jaminan kesehatan warga secara sepihak, serta masalah lahan pemakaman yang masih dalam sengketa.
“Warga kami mempertanyakan kondisi jalan provinsi, kurangnya lampu penerangan, penghentian jaminan kesehatan secara sepihak, hingga masalah tanah pemakaman yang masih bermasalah,” kata Wahid.
Sementara itu, Jaja Abdurahman, warga Desa Cibening, menilai bahwa kehadiran langsung anggota DPRD di tengah masyarakat adalah wujud keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kegiatan ini sangat positif, karena kami sebagai warga dilibatkan langsung untuk mengontrol program yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Testimoni warga tersebut mencerminkan bahwa masalah pemerataan pembangunan masih menjadi isu sosial yang penting, sekaligus menunjukkan harapan besar masyarakat terhadap peran wakil rakyat.
Menutup kegiatan, Akhmad Marjuki menyampaikan harapannya agar pengawasan tidak hanya menjadi agenda rutin DPRD, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan aspirasi yang murni dari masyarakat.
“Kegiatan ini harus menjadi ruang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.ACN/Rtn/RED