ACTUALNEWS.id, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola ketenagakerjaan nasional, khususnya di sektor konstruksi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membangun sinergi melalui integrasi sistem pendataan dan pengawasan tenaga kerja konstruksi guna menciptakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan berdaya saing.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, atau yang akrab disapa Bang Ferry, menegaskan bahwa langkah strategis tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.
Menurutnya, selama ini proses pendataan dan perizinan tenaga kerja di sektor konstruksi masih menghadapi berbagai kendala akibat tumpang tindih administrasi antarinstansi. Melalui sistem yang terintegrasi, koordinasi antara Kemnaker dan Kementerian PU akan berjalan dalam satu basis data sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.
“Melalui integrasi sistem ini, pelayanan publik dan birokrasi menjadi jauh lebih cepat. Koordinasi lintas sektoral antara Kemnaker dan Kementerian PU tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan dalam satu data dan sistem yang terpadu,” ujar Bang Ferry, Selasa (4/8).
Tak hanya menyederhanakan birokrasi, integrasi tersebut juga menjadi instrumen penting dalam memperketat pengawasan terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor konstruksi.
Pemerintah memastikan setiap TKA yang bekerja di Indonesia harus memenuhi seluruh persyaratan sesuai regulasi, mulai dari legalitas dokumen, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hingga kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pekerjaan.
“TKA akan kami saring secara ketat. Kita ingin memastikan bahwa aturan dipatuhi secara disiplin tanpa celah, sehingga kehadiran tenaga kerja asing tidak merugikan kesempatan kerja anak bangsa sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi nasional. Integrasi data tenaga kerja akan dihubungkan dengan kebutuhan industri dan program sertifikasi kompetensi sehingga pekerja lokal memperoleh pelatihan vokasi yang tepat sasaran.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan berbagai proyek infrastruktur nasional tidak hanya menghasilkan karya fisik yang berkualitas, tetapi juga melahirkan tenaga kerja konstruksi Indonesia yang profesional, tersertifikasi, dan mampu bersaing di tingkat global.
“Pekerja lokal kita harus naik kelas. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kita bisa memetakan mana tenaga kerja lokal yang sudah tersertifikasi dan siap diterjunkan pada proyek-proyek strategis nasional,” pungkas Bang Ferry.
Pemerintah menargetkan sistem integrasi ini segera beroperasi secara penuh sebagai tonggak baru tata kelola ketenagakerjaan sektor konstruksi yang lebih modern, berkeadilan, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja lokal sekaligus meningkatkan produktivitas nasional.
Sumber: Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter: Edo Lembang