ACTUALNEWS.ID JAKARTA — Penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Giofedi Rauf, mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, termasuk mempertimbangkan perombakan terhadap sejumlah menteri yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal.
Desakan tersebut menguat di tengah hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Dalam survei SMRC bertajuk Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden tercatat sebesar 44,5 persen. Angka tersebut turun tajam dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Sementara itu, proporsi masyarakat yang kurang atau tidak puas meningkat menjadi 53,4 persen.
Temuan tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurunnya kepuasan terhadap Presiden harus menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kerja seluruh jajaran pemerintahan, termasuk para menteri.
Sorotan terhadap kinerja kabinet juga muncul dalam laporan Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada Oktober 2026. Dalam penilaian tersebut, sejumlah menteri memperoleh skor rendah, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah dan pencapaian target kementerian.
Sekjen KSPN, Giofedi Rauf, menilai bahwa Presiden Prabowo perlu memastikan seluruh anggota kabinet bekerja secara efektif dan bertanggung jawab dalam menerjemahkan visi serta program pemerintah menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan para menteri dalam menerjemahkan visi dan program Presiden menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika ada menteri yang kinerjanya buruk, tentu harus dievaluasi secara serius,” ujar Giofedi Rauf.
Menurutnya, hasil survei SMRC dan CELIOS perlu dibaca sebagai bahan evaluasi yang saling melengkapi, meskipun keduanya mengukur aspek yang berbeda. SMRC mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden, sedangkan CELIOS memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan dan jajaran menteri.
“Ketika kepuasan publik terhadap Presiden mengalami penurunan, pemerintah harus berani melakukan introspeksi. Jangan sampai persoalan kinerja di tingkat kementerian justru menjadi beban bagi Presiden dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan,” tegasnya.
Dari perspektif gerakan buruh, Giofedi menekankan bahwa evaluasi kinerja kementerian harus didasarkan pada hasil nyata, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan industri nasional, dan penguatan sistem jaminan sosial.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa program tersebut menghasilkan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan keluarganya.
“Bagi kaum buruh, yang paling penting adalah apakah lapangan kerja semakin terbuka, kesejahteraan meningkat, hak-hak pekerja terlindungi, dan industri nasional semakin kuat. Kalau target tidak tercapai dan persoalan masyarakat tidak terselesaikan, maka kinerja kementerian tersebut patut dievaluasi secara objektif,” tambah Giofedi.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi kabinet tidak seharusnya didasarkan pada satu survei semata. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari capaian program, efektivitas kebijakan, akuntabilitas penggunaan anggaran, hingga dampak langsung terhadap masyarakat.
Namun, apabila evaluasi menunjukkan adanya menteri yang tidak mampu mencapai target, tidak efektif menjalankan program, atau gagal menjawab persoalan publik, Presiden perlu mempertimbangkan langkah korektif, termasuk pergantian jabatan.
“Kami mendorong Presiden Prabowo untuk menempatkan kompetensi, kinerja, dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam mengevaluasi kabinet. Menteri yang bekerja baik harus didukung, sedangkan yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya perlu dievaluasi secara serius. Jika diperlukan, perombakan kabinet harus menjadi pilihan,” ujarnya.
Giofedi menambahkan, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan memulihkan kepercayaan publik. Evaluasi yang tegas dan terukur diperlukan agar setiap kementerian mampu bekerja sesuai target serta memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap Presiden tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kualitas kerja seluruh jajaran kabinet. Karena itu, pembenahan kinerja menteri menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, melindungi kepentingan rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia.ACN/INDAH/RED