ACTUALNEWS.ID JAKARTA – Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Jeneponto, SAFRI, S.Pd., M.Pd., MH Daeng Ngerho, melakukan kunjungan ke Jakarta untuk memperjuangkan kepastian hukum atas lahan masyarakat Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pendampingan dan perjuangan LAKI dalam membantu masyarakat memperoleh kejelasan status lahan yang selama puluhan tahun telah dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian serta perkebunan, tetapi masuk dalam kawasan yang berstatus hutan produksi.
Dalam kunjungan tersebut, Safri secara resmi menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait penyelesaian status lahan masyarakat seluas kurang lebih 11,48 hektare, yang terdiri atas dua petak lahan.
Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya rincik tanah, SPPT/PBB, Nomor Objek Pajak (NOP), bukti pembayaran pajak, serta dokumen pendukung lainnya sebagai dasar untuk dilakukan verifikasi dan pencocokan dengan peta kawasan hutan.
Alhamdulillah, surat permohonan tersebut telah diterima langsung oleh Bapak Jon selaku Kasubbag Tata Usaha (TU) di lingkungan Kementerian Kehutanan RI. Pihak penerima juga menyampaikan bahwa surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Safri menyampaikan bahwa kedatangannya ke Jakarta bukan sekadar menyerahkan surat administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan komitmen LAKI untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka kelola selama puluhan tahun.
“Kami datang ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Lonjoboko. Masyarakat memiliki dokumen rincik, bukti pembayaran PBB, dan bukti penguasaan fisik lahan. Karena itu, kami berharap seluruh dokumen tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh dan dicocokkan dengan peta serta tata batas kawasan hutan,” ungkap Safri.
Ia juga menegaskan bahwa LAKI tidak bermaksud mengabaikan aturan kehutanan yang berlaku. Sebaliknya, LAKI meminta agar pemerintah memberikan ruang penyelesaian secara objektif, transparan, dan berkeadilan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi maupun verifikasi lapangan.
“Kami memohon kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia agar memberikan perhatian terhadap persoalan masyarakat Desa Lonjoboko. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lahan tersebut memenuhi persyaratan, kami berharap dapat diproses pengeluaran atau penyelesaian statusnya dari kawasan hutan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Safri, kepastian status tanah sangat penting bagi masyarakat agar mereka tidak terus berada dalam ketidakjelasan hukum ketika mengelola lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga.
DPC LAKI Kabupaten Jeneponto bersama Tim Pendamping dan Tim Hukum LAKI menyatakan siap mengawal proses tersebut, termasuk menghadirkan dokumen asli, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta mendampingi apabila dilakukan pemeriksaan dan peninjauan langsung ke lokasi.
LAKI berharap Kementerian Kehutanan RI dapat menindaklanjuti permohonan ini secara serius dan memberikan jawaban resmi kepada masyarakat.
Perjuangan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian persoalan agraria yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
DPC LAKI Kabupaten Jeneponto: Hadir untuk masyarakat, mengawal aspirasi, dan memperjuangkan keadilan.(Asriel)