ACTUALNEWS.ID Purwakarta – Dalam video tersebut tampak Kepala Dinas DPKAD Nina Bumkam bersama Sekda Purwakarta dan beberapa kepala dinas lainnya menikmati suasana hiburan tanpa terlihat adanya rasa beban di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit.
Momen tersebut kini menjadi bahan perbincangan luas publik. Banyak masyarakat menilai perilaku para pejabat tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial terhadap penderitaan warga kecil yang hingga hari ini masih berjibaku dengan himpitan ekonomi, pengangguran, hingga kebutuhan hidup yang semakin berat.
Aktivis pemerhati ruang publik dan politik, Ronal, turut menyoroti keras perilaku para pejabat yang dinilai terlalu mempertontonkan gaya hidup bersenang-senang di tengah keresahan masyarakat.
“Pejabat publik itu seharusnya punya empati. Hari ini masyarakat Purwakarta masih banyak yang hidup miskin, bahkan ada yang tinggal di pelosok desa dengan kondisi memprihatinkan.
Pengangguran terus bertambah setiap tahun, sementara lapangan pekerjaan makin sulit didapat,” ujar Ronal.
Menurutnya, keberadaan sejumlah pabrik baru tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Purwakarta. Banyak warga lokal justru hanya menjadi penonton, sementara tenaga kerja dari luar daerah lebih banyak terserap.
“Dinas tenaga kerja harusnya mampu menciptakan solusi nyata, bukan sekadar formalitas program. Faktanya hari ini masyarakat makin sulit mencari pekerjaan,” tambahnya.
Tak hanya soal joged para pejabat, publik kini juga mulai menyoroti dugaan adanya permainan proyek tender bernilai fantastis hingga mencapai Rp35 miliar yang disebut-sebut dimenangkan oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan di Purwakarta.
Meski dugaan tersebut belum terungkap secara terang, masyarakat mulai mempertanyakan siapa aktor utama di balik proyek-proyek bernilai besar tersebut. Sorotan pun mengarah kepada para pejabat penting di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang bermain di balik layar demi menguasai proyek strategis.
“Masyarakat jangan terus dibuat bodoh dan bingung. Uang pajak rakyat seharusnya kembali untuk kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan gizi masyarakat, dan kebutuhan publik lainnya. Bukan malah diduga dinikmati segelintir orang lewat proyek-proyek tender,” tegas Ronal.
Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyelidiki berbagai dugaan yang kini berkembang di tengah masyarakat.
“KPK jangan diam. Dugaan permainan licik dalam proyek-proyek daerah harus dibuka secara terang-benderang agar masyarakat tahu siapa yang sebenarnya menikmati uang rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai video viral maupun dugaan permainan proyek yang ramai diperbincangkan publik tersebut.ACN/Nl/NI