ACTUALNEWS.ID JAKARTA, Penggerebekan markas judi online (judol) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar) pada Sabtu (9/5/2026) oleh Satuan Brimob Polda Metro Jaya direspons positif oleh Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu.
Menurut Kevin, operasi judol yang digerebek itu bukanlah kejahatan biasa. Melainkan, suatu isu kompleks yang menyangkut masalah judol, keamanan kota, dan pengawasan terhadap kegiatan warga negara asing (WNA) di Jakarta.
“Menurut saya ini alarm keras untuk Jakarta. Saya mengapresiasi langkah Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat,” tegasnya.
“Kalau benar ada ratusan WNA yang bisa beroperasi dari gedung perkantoran di jantung kota, ini bukan lagi sekadar kasus judi online biasa, tapi sudah menyangkut keamanan kota, pengawasan orang asing, tata kelola gedung, dan kejahatan siber lintas negara,” sambungnya.
Kendati Jakarta berambisi menjadi kota global, Kevin mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap menjaga keamanannya dari segala jenis kejahatan internasional.
“Jakarta sedang bicara besar soal kota global. Tapi kota global tidak boleh berubah menjadi tempat aman bagi sindikat internasional untuk menjalankan bisnis ilegal. Jangan sampai gedung perkantoran legal di Jakarta dipakai sebagai ‘pabrik kejahatan digital’,” terusnya.
Demikian, Kevin menuntut Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan aparat-aparat keamanan untuk mengusut kejahatan judol yang terungkap di kawasan Hayam Wuruk itu secara tuntas.
“Saya mendorong agar kasus ini tidak berhenti pada operator lapangan saja. Harus dibongkar siapa pengendalinya, siapa penyandang dananya, bagaimana aliran uangnya, bagaimana mereka bisa menyewa dan beroperasi. Serta, apakah ada kelalaian dari pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan,” katanya.
“Pengelola gedung juga harus dimintai keterangan secara serius, karena kegiatan sebesar ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan,” lanjutnya.
Kevin menekankan pentingnya kemampuan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan lain-lainnya untuk melakukan deteksi dini.
“Dari sisi Pemprov DKI, saya minta ini jadi bahan evaluasi. Pemprov, Pemkot, aparat kewilayahan, Satpol PP, Kesbangpol, Imigrasi, dan kepolisian harus memperkuat deteksi dini di gedung perkantoran, apartemen, rumah sewa, dan lokasi-lokasi yang berpotensi dipakai untuk aktivitas ilegal. Jangan hanya reaktif setelah digerebek, tapi harus ada sistem pencegahan,” terusnya.
Ia menegaskan bahwa judol merupakan penyakit masyarakat. Di mana, Jakarta harus bisa menjadi kota aman yang dapat melindungi warganya sendiri.
“Judi online ini merusak masyarakat. Korbannya bukan hanya pemain, tapi juga keluarga, anak-anak muda, ekonomi rumah tangga, bahkan keamanan lingkungan. Karena itu, negara harus hadir keras. Pesan saya jelas, Jakarta harus ramah bagi investasi yang sehat, tapi tidak boleh ramah bagi mafia judi online,” ucapnya.
“Sebagai Anggota DPRD Komisi A, saya akan mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian serius dalam pengawasan, terutama terkait koordinasi keamanan wilayah, pendataan orang asing, perizinan, dan kewaspadaan dini masyarakat,” pungkasnya.ACN/RED
Narahubung:
Kevin Wu
Anggota Komisi A DPRD
Provinsi DKI Jakarta
Fraksi PSI
+62 882-8777-8899