ACTUALNEWS.ID JENEPONTO – Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Jeneponto, SAFRI, S.Pd., M.Pd., M.H. Daeng Ngerho, menyampaikan pandangannya terkait wacana pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Safri menyatakan bahwa dirinya tidak sependapat apabila pemberhentian Wakil Presiden dilakukan tanpa melalui mekanisme konstitusional serta tanpa dasar hukum dan pembuktian yang jelas.
Menurutnya, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan pasangan yang memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum secara langsung.
“Jika wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan tanpa mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku, maka persoalannya bukan hanya menyangkut pribadi Gibran, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu,” tegas Safri.
Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, setiap proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan semata-mata didasarkan pada tekanan politik atau perbedaan pandangan.
Safri juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, setiap aspirasi harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tetap menghormati aturan hukum.
“Sebagai Ketua DPC LAKI Kabupaten Jeneponto, saya memandang bahwa supremasi hukum, konstitusi, dan kedaulatan rakyat harus tetap menjadi pegangan bersama. Siapa pun yang memegang jabatan publik harus tunduk pada hukum, dan setiap proses pemberhentian pejabat negara juga wajib mengikuti aturan konstitusi,” tutup Safri. (Asriel)
Sumber SAFRI, S.Pd., M.Pd., M.H. Daeng Ngerho (Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Jeneponto)