ACTUALNEWS.ID, Jakarta : Gerakan Masyarakat Peduli Nias Barat (GEMPAR) menggelar aksi di Gedung KPK di Jakarta pada Kamis (25/5) menyampaikan tuntutan terkait dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama dan Troktoar.
Ratusan massa yang datang menyampaikan dukungan dan meminta KPK segera menangkap dan memproses secara hukum Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dalam kasus dugaan keterlibatan pada Pembangunan Rumah Sakit Pratama, Lologolu senilai 43 miliar rupiah.
Koordinator Lapangan, Atoni Waruwu, mengatakan Bupati Nias Barat diduga melaksanakan pembangunan rumah sakit pratama Lologolu, Nias Barat tanpa studi kelayakan.
“Dugaan kuat bahwa bupati sengaja memaksakan pembangunan itu tanpa ada studi kelayakan. Buktinya daerah tersebut rawan longsor” tegasnya.
Pada pelaksanaan pembangunan RSP tersebut kuat dugaan KKN yang melibatkan keluarga bupati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Ada aroma KKN pada proyek besar ini. KPA nya menantu bupati sendiri yang juga kebetulan Sekdis Kesehatan Kabupaten Nias Barat, sedangkan PPKnya kawan dekat menantu bupati” tuturnya.
Hal senada juga ditegaskan oleh Soziduhu Gulo dalam orasinya menyampaikan bahwa Pembangunan RS Pratama baru tersebut berpotensi melanggar Permenkes RI.
“Jarak RS baru itu dengan Rumah Sakit Pratama sebelumnya tidak sampai 3 Jam (45 menit). Sedangkan pada permenkes no 3 Tahun 2022 jarak pembangunan disebut 3 jam” terangnya.
Kemudian progres pekerjaan, lanjutnya diduga sengaja direkayasa untuk memuluskan pencairan pembayaran kepada rekanan.
“Dugaan kuat kita terjadi rekayasa progres yang berpengaruh pada pembayaran. Salah satu buktinya adalah data PPK berbeda dengan data konsultan pengawas “lanjutnya.
Pantauan di lapangan, massa aksi meminta KPK menangkap Bupati Nias Barat karena dianggap bungkam melihat kejanggalan di RS Pratama dan Trotoar dalam upaya memberay korupsi di Nias Barat, menyelamatkan uang dan aset negara di Kabupaten Nias Barat.
Informasi yang diperoleh, Pembangunan Rumah Sakit Pratama Lologolu senilai 43 Miliar dikerjakan kontraktor PT. Peduli Bangsa dan Konsultan Supervisi CV. Khalimal Consultant dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender kerja, mulai 5 Juli sampai 31 Desember 2022.
Namun, hingga berakhirnya masa pelaksanaan pembangunan rumah sakit itu belum selesai, pekerjaannya diperpanjang melalui addendum 03 surat perjanjian (kontrak) selama 60 hari kalender. Berakhir 2 Maret 2023.
Setelah perpanjangan 60 Hari tak kunjung selesai, hingga berakhir bulan April 2023 pekerjaan Rumah Sakit Pratama Lologolu belum selesai juga.
Usai massa aksi menyampaikan pernyataan sikap, mereka membubarkan diri dengan aman, kondusif dan tertib. Bahkan peserta aksi membersihkan tempat aksi dari botol air mineral, peraga demo dan karton.