ACTUALNEWS.ID TORAJA UTARA, 10 NOVEMBER 2026 – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM), Putra Naibaho melakukan pertemuan dan diskusi dengan Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah penyelesaian persoalan sengketa tanah Lapangan Gembira Rantepao yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Toraja Utara.
Di ketahui bahwa persoalan sengketa tanah lapangan gembira yang diatasnya terdapat beberapa aset pemerintah termasuk SMAN 2 TORAJA UTARA, PUSKESMAS Rantepao, GOR dan lain sebagainya telah sampai pada putusan ingkra, setelah melalui proses panjang dipengadilan. dalam sengketa ini Pemda Toraja Utara sebagai pihak tergugat hanya punya satu solusi yaitu perundingan bersama dengan pihak penggugat
Dalam diskusi tersebut, Bupati Toraja Utara menyampaikan bahwa pemerintah daerah berupaya agar persoalan Lapangan Gembira dapat segera diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan negosiasi. Menurutnya, persoalan ini berkaitan langsung dengan kepentingan publik, mengingat kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah fasilitas dan aktivitas pelayanan masyarakat.
Bupati juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut adalah keterbatasan kemampuan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengupayakan adanya kesepakatan nilai penyelesaian tanah sekitar Rp45 miliar sebagai tawaran jalan tengah agar sengketa dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP GPM menyampaikan pandangannya bahwa upaya pemerintah daerah untuk mencari penyelesaian melalui dialog dan pendekatan win-win solution perlu menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Menurutnya, persoalan Lapangan Gembira tidak seharusnya hanya dilihat dari perspektif kepentingan kepemilikan pribadi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi kepentingan publik yang jauh lebih luas.
“Persoalan Lapangan Gembira harus kita lihat secara utuh. Kita tentu menghormati proses hukum dan hak kepemilikan pihak yang telah dimenangkan melalui pengadilan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat luas yang selama ini memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut. Ada kepentingan pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, serta aktivitas sosial masyarakat yang harus kita pikirkan bersama,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP GPM.
Ia juga berpandangan bahwa persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan pada masa lalu. Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan administrasi maupun tata kelola aset yang menyebabkan munculnya sengketa, maka hal tersebut harus menjadi pembelajaran bersama dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kepentingan publik dalam mencari penyelesaian.
“Kalau kita berbicara tentang keadilan, maka keadilan harus dilihat dari berbagai sisi. Hak kepemilikan harus dihormati, tetapi kepentingan publik juga harus mendapatkan perlindungan. Jangan sampai persoalan tata kelola masa lalu justru membuat masyarakat luas harus menanggung dampak berkepanjangan. Karena itu, dibutuhkan kebesaran hati seluruh pihak untuk mencari titik temu,” lanjutnya.
DPP GPM memandang bahwa tawaran penyelesaian sekitar Rp45 miliar yang disampaikan Bupati Toraja Utara merupakan bagian dari upaya negosiasi pemerintah daerah untuk menemukan titik temu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat. Tentu, setiap kesepakatan harus tetap melalui mekanisme hukum, penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta persetujuan para pihak.
Lebih lanjut, Putra Naibaho mendorong agar proses komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak pemilik tanah terus dibangun secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan semangat musyawarah. Penyelesaian yang dicapai nantinya diharapkan tidak hanya mengakhiri sengketa secara hukum, tetapi juga memberikan kepastian bagi keberlanjutan fasilitas publik dan kehidupan masyarakat Toraja Utara.
Bagi Gerakan Pemuda Marhaenis, semangat Marhaenisme mengajarkan bahwa setiap kebijakan dan penyelesaian persoalan harus senantiasa menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama.
“Pada akhirnya, tanah dan pembangunan harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kita tidak sedang mempertentangkan hak seseorang dengan kepentingan masyarakat, melainkan mencari jalan agar keduanya memperoleh penyelesaian yang adil. Lapangan Gembira harus mendapatkan kepastian penyelesaian, dan masyarakat Toraja Utara tidak boleh terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” tutupnya.
Putra Naibaho berharap persoalan Lapangan Gembira dapat segera menemukan penyelesaian melalui kesepakatan yang sah, transparan, dan berkeadilan, sehingga kawasan tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Toraja Utara.ACN/RBT/RED