ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Menilik Surat Mendagri No 100.2.1.3/1575/SJ tentang aturan mutasi ASN bagi Kepala Daerah dibulan Maret 2024 dari sumber yang terpercaya menurut Robert Siagian sesuatu yang bersifat positif bagi institusi itu sendiri, sebab selama ini dugaan keterlibatan ASN ikut serta pada politik praktis sangat kental.
Sekertaris GPM (Gerakan Pemuda Marhaenis) Prov DKI Jakarta menilai surat Mendagri tersebut itu mempunyai standart ganda antara kepantingan pemerintah pusat dengan dengan daerah.
“Memang kalau dilihat surat merujuk ada kenetralan ASN dan kewibawaan ASN, namun secara positif ada penguatan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sehingga apa yang dinginkan pusat harus seiring dengan daerah,” ucapnya.
Surat itu menurutnya, agar setiap ASN bersifat netral pada setiap pilbup/pilwal meski sulit mengimplementasikan.
“Bisa saja calonkan masih kerabat atau saudara dari incamben. Bagaimana kontrol melekatnya…?, tukasnya
Namun ia tidak menghelak esensi maksud dan tujauan Mendagri agar meminimalisir kewibawaan ASN pada kepentingan politik praktis. Untuk itu katanya, terobosan surat Mendagri harus kita berikan penghargaan dan kita hargai.
“Terobosan surat itu harus kita dukung dan kita hargai” tandas nya.
Dan Robert berpesan agar kepala daerah jangan bermain main dengan surat yang berisikan soal mutasi ASN paska pilbup/pilwal sebab ada sanksinya.
“Harus ada alasan yang kuat jika terjadi mutasi” tutupnya
ACN/Tim/Red