ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Maraknya persoalan perselisihan tanah di Indonesia membuat masyarakat merasa kurang empati terhadap pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, banyak kasus tanah antara warga dengan pengusaha begitu warga dengan pemerintahan bahkan ada warga yang tidak mampu dengan para konglomerat begitu juga sebaliknya. Hasilnya kebanyakan warga yang mempunyai tanah/kepemilikannya acap kali dikalahkan.
Untuk mengakomidir/menjembatani segala permasalahan terkait itu, KIBMA (Komite Indonesia Bebas Mafia) menyampaikan sejumblah pokok pikiran terkait “Indonesia Darurat Mafia Tanah” yang ditujukan pada Presiden.
Pokok pokok pikiran yang dituangkan KIBMA diharapkan dapat membantu pemerintah khusus persoalan tanah.
Sebelumya, setelah bertemu (KIBMA) dengan Menkopolkam, Prof Mahfud MD, KIBMA menyarakan perlunya membentuk lambaga Adhoc untuk memberantas praktek mafia tanah di indonesia.
“KIBMA menyarakan pada Presiden agar membentuk lembaga Unit Kerja Khusus (UKP) yang bertujuan menangani permasalahan tanah di indonesi,” ujar Erros Djarot saat konfresi pers, Minggu (19/2/2023) di Hote Subreeze, Jl Perkantoran Permata Senayan, Jakarta.
Erros juga menyarankan pada Presiden agar mengevaluasi kerja BPN sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah tanah milik rakyat.
Kembali ke pembentukan UKP yang terdiri dari pada kelompok/orang profesional dibidang hukum dan tanah bertujuan “Pemberantasan Mafia Tanah” yang kerja utamanya mempersiapkan dam menyelenggarakan “Ada Data” sebagai metode pokok penyelesaian pihak pihak yang bersengketa.
“UKP membantu Presiden dalam upaya serius untuk memberantas mafia tanah. Dan kami (,KIBMA) bersedia berperan aktif dalam unit itu,” tandasnya.
Sementara itu, Beathor Suryadi, Wakil Ketua Umum KIBMA menjelaskan, bahwa KIBMA menjadi pintu masuk mengangkat persoalan yang lebih besar terkait praktek mafia diberbagai bidang, mulai praktek mafia tanah, mafia hukum, mafia pangan dan sebagainya.
“Keluhan masyarakat mulai dari persoalan praktek mafia tanah, mafia hukum, mafia pangan, KIBMA siap membantu serta berperan aktif,” tutupnya.
ACN/Rbt/Red