ACTUALNEWS.ID, Pulau Kelapa -Pelaksanaan pembangunan pengolahan air limbah masyarakat di Pulau Kelapa harus diselesaikan. Karena dinilai prosesnya sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Begitu juga kebaradaanya sangat diperlukan demi menjaga kelestarian ekosistem di kawasan perairan Kepulauan Seribu. Kedepanya nanti juga akan mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat.
Demikian kesimpulan pendapat yang
berhasil dihimpun dari tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi kemasyarakatan setempat di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jum’at (1/9/21).
Menurut Rojali, adapaun upaya untuk menggagalkan proyek pembangunan SPLAD di Pulau Kelapa, adalah ulah dari beberapa pihak yang tidak kebagian pekerjaan dan juga tidak mengerti aturan yang sudah diatur dalam payung hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku.
“Jadi payung hukum dan Undang Undang sudah jelas. Proyek yang sudah dilelang secara terbuka dan dimenangkan oleh salah satu peserta lelang tidak bisa dibatalkan,” kata Rojali, mantan Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang. “Jadi tak usah diperdebatkan lagi. Sudah jelas aturannya. Kalau mereka yang ribut itu paham aturannya,” kata Rojali.
Sementara itu, dari pemantauan di lapangan di Pulau Kelapa; Pembangunan instalasi pengolahan limbah masyarakat sedang berlangsung. Tampak warga juga tidak merasa terganggu dengan adanya pembangunan di wilayahnya.
Bahkan keberadaan pekerjaan instalasi pengolahan limbah tersebut sangat diharapkan. Karena selama ini masyarakat sebagian besar meyalurkan atau membuangnya ke lautan sehingga kesan yang terlihat jorok dan kumuh.
Seperti diungkapkan oleh Ismet, Ketua RW 012 Kelurahan P. Kelapa. Dirinya sangat berharap segera diselesaikanya pembangunan instalasi pengolahan air limba (IPAL) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Daerah (SPLAD). Karena selama ini kondisi daerahnya sudah sangat kumuh dan bau. Banyak limbah dan sampah langsung dialirkan ke laut.
Menurutnya, kalau kondisi ini dibiarkan. Tentunya ekosistem di perairan Kepulauan Seribu akan rusak. Biota laut banyak yang mati. Kita sadar penduduk yang mendiami Pulau Kelapa ini tercatat paling padat se Provinsi DKI Jakarta.
“Bisa dibayangkan dan anda lihat sediri betapa kumuhnya wilayah kami ini. Limbah terbuang dimana-mana dialirkan kelaut. Sehingga nelayan kami sekarang ini kalau mencari ikan sampai jauh ke tengah laut, karena lingkungan laut di sekitar kita sudah rusak,” ungkapnya.*
ACN/Indah/Red
