Ketua Parmusi DKI Jakarta Dukung Langkah Gubernur, Minta Perizinan Kegiatan Rentan Miras dan Narkoba Diperketat

ACTUALNEWS.ID, Jakarta — Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) DKI Jakarta, Muhammad Ambardi, SE., MM., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang meminta aparat berwenang mengusut dan memproses secara hukum pihak penyelenggara kegiatan challenge hafalan Al-Qur’an yang disebut memberikan hadiah minuman keras (miras) dalam rangkaian festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Muhammad Ambardi menilai sikap cepat Gubernur DKI Jakarta dalam menyikapi persoalan tersebut merupakan langkah yang tepat dan bijaksana, terlebih kegiatan tersebut berlangsung di kawasan yang merupakan bagian dari aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sangat mendukung penuh apa yang Bapak Gubernur sampaikan dan sikapi terhadap hal tersebut,” ujar Muhammad Ambardi.

Menurutnya, kegiatan yang mengaitkan hafalan Al-Qur’an dengan hadiah berupa minuman keras dinilai dapat menimbulkan keresahan dan mencederai perasaan masyarakat, khususnya umat Islam di Jakarta.

Ia berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Muhammad Ambardi juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya menjaga kerukunan dan ketenteraman masyarakat. Ia menilai kondisi sosial yang harmonis di Ibu Kota perlu terus dipelihara melalui kebijakan yang mengedepankan ketertiban, kepatuhan terhadap aturan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Parmusi DKI Jakarta juga meminta Gubernur Pramono Anung Wibowo agar memperketat dan lebih selektif dalam memberikan perizinan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang memiliki potensi menjadi ruang peredaran atau penyalahgunaan minuman keras dan narkoba.

“Selaku salah satu Ketua Ormas Islam di Jakarta, sudah sewajarnya kami berharap peredaran miras dan narkoba dapat diminimalisir di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan, tetapi juga perlu memperhatikan potensi dampak sosial dan keamanan yang dapat ditimbulkan.

Muhammad Ambardi berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aparat penegak hukum, penyelenggara kegiatan, serta seluruh elemen masyarakat dapat semakin diperkuat untuk menciptakan Jakarta yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif.

Jurnalis: CiLiNda

ACN/RED

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles