(Catatan Pinggir Wajar Tanpa Pengecualian)
Oleh : Mustaufiq
ACTUALNEWS.ID Jeneponto- Pemerintah Kabupaten Jeneponto di bawah kepemimpinan Bupati H. Paris Yasir kembali menorehkan tinta emas dengan berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Bagi daerah berjuluk Butta Turatea ini, pencapaian tersebut bukan sekadar rutinitas administratif tahunan atau pajangan piagam di dinding birokrasi. WTP kali ini adalah representasi dari sebuah lonjakan psikologis yakni momentum emas yang menjelma menjadi penyemangat dan motivasi internal yang sangat kuat bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat.
Secara historis, tata kelola keuangan yang akuntabel kerap kali menjadi tantangan besar bagi daerah berkembang. Ketika Jeneponto kini mampu membuktikan konsistensinya dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian intern, dan kepatuhan hukum, ada sebuah dinding keraguan yang berhasil diruntuhkan.
Keberhasilan ini mengirimkan pesan kuat ke dalam ruang-ruang kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa keterbatasan fiskal dan tantangan wilayah bukanlah alasan untuk tidak transparan. WTP menjadi bukti sahih bahwa jika ada komitmen, integritas, dan kerja kolaboratif, tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) bukanlah hal yang mustahil diraih.Inilah mengapa momentum ini memiliki efek pengganda (multiplier effect) sebagai stimulan motivasi.
Di satu sisi, bagi para aparatur sipil negara (ASN) di Jeneponto, predikat ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan profesional. Rasa percaya diri ini penting untuk mengikis apatisme birokrasi dan menggantinya dengan budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian target. Di sisi lain, bagi masyarakat luas, predikat ini memicu kembali mosi percaya terhadap keseriusan pemerintah dalam mengelola setiap rupiah dana publik demi kesejahteraan rakyat.Namun, merawat motivasi dari sebuah momentum menuntut kita untuk tidak cepat berpuas diri.
Tantangan terbesar dari pencapaian WTP bukanlah saat menerimanya, melainkan bagaimana memastikan bahwa harmoni angka-angka yang “wajar” di atas kertas tersebut berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan infrastruktur di lapangan. Motivasi yang lahir dari WTP ini harus dikonversi menjadi energi konkret untuk melakukan akselerasi pembangunan.
Kita berharap, atmosfer positif pasca-penerimaan WTP dari BPK RI ini tetap terjaga. Biarlah penghargaan ini menjadi bahan bakar abadi bagi Pemerintah daerah Jeneponto untuk terus berbenah, berinovasi, dan melangkah lebih progresif. Dengan menjadikan WTP sebagai standar minimum kerja, Butta Turatea kini memiliki fondasi moral dan administratif yang kokoh untuk terbang lebih tinggi, membuktikan bahwa transparansi adalah kunci utama menuju kemakmuran daerah.
“Birokrasi yang sehat tidak diukur dari tebalnya tumpukan berkas, melainkan dari tipisnya sekat antara pelayanan dan ketulusan.” Selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian Pemda Jeneponto oleh BPK RI (Asriel).