ACTUALNEWS ID, Jakarta — Peran perempuan dalam pembangunan nasional kembali mengemuka dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan Bappenas bersama KemenPPPA dan BNPB, serta didukung Program SIAP SIAGA (Kemitraan Indonesia–Australia).
Mengusung tema penguatan kemandirian dan resiliensi nasional melalui kepemimpinan perempuan, forum ini menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan penggerak utama perubahan, mulai dari lingkup keluarga hingga komunitas.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan bahwa ketahanan nasional berakar dari kekuatan keluarga yang dalam praktiknya banyak ditopang oleh perempuan. Namun, ia menilai perempuan masih belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kalau perempuan tidak dilibatkan dalam kebijakan, maka kita kehilangan separuh realitas. Artinya, kebijakan yang dihasilkan tidak akan efektif menjawab tantangan yang ada,” ujarnya dalam kegiatan Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (8/4).
Ia menegaskan, perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi—baik sebagai pemimpin, pengambil keputusan, maupun penggerak pembangunan.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran perempuan, terutama di tingkat akar rumput.
Menurutnya, berbagai program pemerintah kini diarahkan agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam aktivitas ekonomi dan sosial.
“Perempuan harus menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional. Kita dorong program seperti kebun pangan lokal berbasis komunitas, agar perempuan bisa memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menciptakan peluang ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan ekonomi keluarga juga berperan penting dalam menekan berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan dan perkawinan anak.
Dari perspektif global, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menilai bahwa tantangan dunia saat ini, seperti perubahan iklim dan bencana, membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif gender.
“Perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak dalam krisis, namun juga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan komunitas. Investasi pada kepemimpinan perempuan adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun masa depan yang tangguh,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menegaskan bahwa agenda pemberdayaan ke depan tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemandirian dan ketahanan jangka panjang.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi juga benar-benar mandiri dan tangguh menghadapi berbagai risiko. Di sinilah peran perempuan dan kelompok rentan menjadi sangat penting sebagai penggerak perubahan,” ujarnya.
Melalui forum ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan program yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berdampak nyata. Kepemimpinan perempuan pun dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
ACN/INDAH/RED