ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam diskusi dengan media di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada 2 April 2026 memunculkan paradoks dalam gaya kepemimpinannya.
Di satu sisi ia meminta publik tidak berprasangka buruk terhadap pegawai kementerian yang dipimpinnya, namun di sisi lain ia justru melontarkan pernyataan keras yang terang-terangan menghina generasi muda aparatur di lingkungan kementerian tersebut.
Pernyataan itu muncul dalam acara silaturahmi dengan media yang juga membahas penanganan arus mudik dan balik Lebaran pada 2 April 2026 lalu. Dalam forum tersebut, Dody menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya menggeneralisasi seluruh pegawai Kementerian PU sebagai pihak yang bermasalah.
“Jadi tidak boleh kita suuzon ke seluruh PU bajingan semua, ya tidak boleh begitu. Kita harus selalu berpikiran baik. Apalagi Kementerian PU termasuk salah satu kementerian tertua, harus kita jaga marwahnya,” kata Dody. Ia juga menegaskan bahwa masih banyak pegawai di kementerian tersebut yang memiliki integritas.
Namun, pernyataan berikutnya justru menimbulkan kontroversi karena diarahkan langsung kepada generasi muda pegawai kementerian PU. Komentar itu diawali dengan tekad Dody untuk mengubah praktik lama yang dinilainya tidak sehat di internal kementerian.
“Saya tidak mau seperti dulu lagi. Saya maunya kalau memang Eselon I salah ya Eselon I itu masuk penjara. Bukan kemudian kalau eselon 1 salah, dibuang ke eselon II, dibuang ke eselon III, dibuang ke eselon X. Eselon X masuk penjara, itu tidak boleh. Itu memberikan contoh tidak baik ke generasi muda PU,” ujarnya.
Namun setelah itu, ia melontarkan kalimat penghinaan yang memukul rata seluruh generasi muda Kementerian PU. “Hari ini menurut saya generasi muda PU sudah agak konslet sedikit otaknya. Nah itu harus saya cuci. Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon 1, 2, 3 secepat-cepatnya. Nah, itu tidak boleh,” kata Dody.
Pernyataan tersebut memunculkan kesan kontradiktif. Di satu sisi ia meminta publik tidak berprasangka buruk terhadap pegawai Kementerian PU, namun di sisi lain ia sendiri melabeli generasi muda kementerian dengan tudingan serius yang bahkan bisa dianggap sebagai penghinaan.
Ironisnya, secara kronologis generasi muda di birokrasi justru merupakan kelompok yang relatif paling kecil kemungkinan terlibat dalam praktik lama yang selama ini menjadi sorotan publik. Sebaliknya, berbagai kasus penyimpangan yang pernah mencuat di sektor infrastruktur umumnya berkaitan dengan proyek-proyek lama yang melibatkan pejabat struktural tingkat menengah hingga senior. Karena itu, kritik yang diarahkan kepada generasi muda dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa persoalan struktural birokrasi justru dilimpahkan kepada kelompok pegawai yang relatif baru masuk dalam sistem.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rijadh Djatu Winardi, menilai penggunaan bahasa seperti yang disampaikan Menteri PU tidak tepat dalam konteks kepemimpinan organisasi publik.
“Menurut saya penggunaan bahasa seperti itu kurang tepat dalam konteks kepemimpinan organisasi publik. Meskipun mungkin dimaksudkan sebagai peringatan keras atau semacam shock therapy, pernyataan yang menggeneralisasi seperti itu justru berisiko menimbulkan dampak yang tidak diinginkan,” kata Rijadh seperti dikutip dari media.
Ia menegaskan bahwa banyak pegawai muda justru masuk ke birokrasi dengan idealisme untuk memperbaiki sistem.
“Banyak pegawai muda yang justru masuk dengan idealisme, ingin bekerja dengan baik, dan membawa semangat perubahan. Ketika mereka disamaratakan dengan label negatif, hal itu bisa merusak motivasi dan rasa keadilan di dalam organisasi,” ujarnya.
Rijadh juga menilai bahwa perilaku menyimpang dalam organisasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari sistem dan budaya yang berkembang dalam institusi tersebut.
“Persoalannya bukan semata-mata pada individu atau generasi, tetapi pada sistem dan budaya yang membentuk perilaku tersebut. Karena itu pemimpin seharusnya mengarahkan kritik pada pola dan sistem yang bermasalah, bukan melabeli kelompok tertentu,” jelasnya.
Menurut Rijadh, di sinilah peran kepemimpinan menjadi krusial. “Pemimpin tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu membaca akar masalahnya, yaitu budaya dan insentif yang salah. Dalam konteks ini, kritik seharusnya diarahkan untuk mengubah sistem yang membentuk perilaku, bukan sekadar menyalahkan pelakunya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam praktik kepemimpinan modern terdapat konsep psychological safety, yaitu kondisi di mana pegawai merasa aman untuk bekerja, menyampaikan gagasan, dan belajar dari kesalahan. Karena itu, jika kritik disampaikan dengan cara yang merendahkan, ruang tersebut justru hilang dan dapat menghambat perbaikan organisasi.
“Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyampaikan pesan keras tanpa kehilangan respek. Tegas dalam substansi, tetapi tetap terukur dalam cara penyampaian,” kata Rijadh.
Menurutnya, jika pernyataan seperti itu terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada moral pegawai muda tetapi juga pada loyalitas organisasi dan kinerja birokrasi secara keseluruhan. Pegawai yang merasa tidak dihargai berpotensi menjadi apatis atau sekadar bekerja secara minimal.
“Ketika pegawai terus-menerus dianggap negatif, sebagian bisa menjadi apatis atau tidak peduli. Bahkan bisa muncul efek self-fulfilling, di mana label negatif justru memperkuat perilaku yang ingin dicegah,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pimpinan kementerian seharusnya segera melakukan klarifikasi dan menegaskan bahwa kritik diarahkan pada praktik yang bermasalah, bukan kepada seluruh generasi muda pegawai.
“Kepercayaan organisasi tidak dibangun dari pernyataan, tetapi dari tindakan nyata dalam memperbaiki sistem,” pungkas Rijadh. (**)
ACN/INDAH/RED