ACTUALNEWS.ID JAKARTA, 27 Maret 2026, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menanggapi serius potensi Jakarta kebanjiran warga luar daerah setelah liburan Hari Raya Idul Fitri 2026 berakhir.
“Fenomena lonjakan pendatang pasca-Lebaran ini memang rutin terjadi setiap tahun, dan harus disikapi dengan serius karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga Jakarta,” tegasnya.
Kevin mengkhawatirkan kedatangan warga dari luar daerah ke Jakarta dalam jumlah banyak akan semakin memadati ibukota dan memperparah kondisi lapangan pekerjaan yang sudah terbatas.
“Perlu ditegaskan, prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta yang sudah lebih dulu tinggal dan berkontribusi di kota ini. Jangan sampai warga kita sendiri justru semakin terpinggirkan akibat tidak terkendalinya arus pendatang yang masuk,” lanjutnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap harus mengawasi dan mengendalikan arus masuknya warga dari luar daerah, kendati membuka ibukota kepada siapapun yang mencari kesempatan, terutama untuk bekerja.
“Kami di DPRD melihat, Jakarta tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh bersikap terlalu longgar tanpa kontrol. Karena faktanya, banyak pendatang yang datang tanpa keterampilan dan tanpa kepastian kerja. Sehingga, pada akhirnya menambah angka pengangguran, memicu masalah sosial, hingga meningkatkan beban fasilitas publik,” jelasnya.
Dengan mempertimbangkan risiko masuknya warga luar daerah yang masif terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga Jakarta sendiri, Kevin mengusulkan beberapa mekanisme pengendalian yang berbasis kepada pendataan para pendatang baru.
“Karena itu, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang lebih tegas, antara lain dengan memperketat pendataan pendatang baru melalui Dukcapil hingga tingkat RT/RW, serta memastikan bahwa setiap pendatang memiliki identitas jelas, tujuan yang pasti, dan tempat tinggal yang layak,” usulnya.
“Selain itu, perlu ada kebijakan selektif berbasis kesiapan ekonomi. Artinya, Jakarta harus mulai mendorong prinsip bahwa yang datang adalah mereka yang siap bekerja dan berkontribusi, bukan yang justru menambah beban kota,” lanjutnya.
Tidak hanya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pendatang-pendatang baru, Kevin juga mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah proaktif dengan melaksanakan program-program yang dapat memperluas lapangan pekerjaan di ibukota.
“Di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat program penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan yang diprioritaskan untuk warga Jakarta, agar mereka tidak kalah bersaing di rumahnya sendiri,” ujarnya.
“Kalau tidak dikelola dengan serius, fenomena ini bisa menjadi bom waktu sosial. Karena itu, pendekatannya tidak cukup hanya administratif, tetapi juga harus strategis dan berpihak,” lanjutnya.
Apabila Pemprov DKI Jakarta gagal melakukannya, Kevin memperingatkan bahwa warga Jakarta terancam menjadi penonton di kotanya sendiri yang tidak bisa menikmati aktivitas perekonomian di dalamnya.
“Jakarta harus tetap terbuka, tetapi tidak boleh kehilangan kendali. Dan yang paling utama, jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri,” pungkasnya.ACN/RED
Narahubung:
Kevin Wu
Anggota Komisi A DPRD
Provinsi DKI Jakarta
Fraksi PSI
+62 882-8777-8899