ACTUALNEWS.ID, Banjarnegara, Kamis 29 Januari 2026 –Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HARIMAU menggelar aksi damai berskala nasional di PT Superior Sukses Tbk, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial atas dugaan ketidakpatuhan administrasi perusahaan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi terhadap masyarakat.
LSM HARIMAU menilai terdapat indikasi lemahnya tata kelola administrasi perusahaan yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak korporasi, terlebih sebagai entitas usaha berskala besar. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait keterbukaan informasi publik, kepatuhan perizinan, serta fungsi pengawasan oleh instansi terkait.
Aksi nasional ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum sekaligus Pendiri LSM HARIMAU, Bapak Tony Syarifudin Hidayat, dan diikuti secara solid oleh jajaran pimpinan organisasi dari berbagai daerah. Hadir langsung Ketua DPW, Ketua DPC, dan Ketua PAC dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta perwakilan DPW dari berbagai provinsi di Indonesia, antara lain:
DPW Jawa Barat
DPW Jawa Timur
DPW DKI Jakarta
DPW Banten
DPW Lampung
DPW Palembang
DPW Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran, yang turut mengikuti dan menyatakan sikap dalam aksi damai nasional tersebut.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, Ketua Umum LSM HARIMAU menegaskan bahwa aksi ini bukan ditujukan untuk menghambat investasi, melainkan sebagai peringatan keras terhadap praktik usaha yang tidak patuh aturan, tertutup, dan berpotensi merugikan masyarakat.
“Perusahaan wajib tunduk pada aturan administrasi dan prinsip transparansi. Jika ini diabaikan, maka masyarakat berhak mempertanyakan dan negara wajib hadir melakukan pengawasan,” tegas Tony Syarifudin Hidayat.
LSM HARIMAU secara tegas mendesak:
- Dilakukannya audit menyeluruh terhadap administrasi dan perizinan PT Superior Sukses Tbk.
- Evaluasi terhadap instansi pengawas yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi kontrol.
- Keterbukaan informasi publik terkait kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.
- Penegakan hukum yang objektif, tegas, dan tanpa pandang bulu apabila ditemukan pelanggaran.
Selain aksi damai, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan agenda konsolidasi organisasi berupa penyerahan Surat Keputusan (SK) Definitif kepada sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai penguatan struktur dan legalitas organisasi, meliputi:
DPW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
DPW Provinsi Sulawesi Utara
DPW Provinsi Jawa Barat
DPW Provinsi Lampung
LSM HARIMAU menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan, tindakan konkret, dan sikap terbuka dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Apabila tidak ada tindak lanjut yang nyata, LSM HARIMAU menyatakan siap menempuh langkah lanjutan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
Aksi damai nasional ini menegaskan komitmen LSM HARIMAU dalam menjaga supremasi hukum, keadilan sosial, serta memastikan korporasi tidak berjalan di atas ketidakjelasan hak dan kepentingan masyarakat.
LSM HARIMAU
Rawe-rawe Rantas, Malang-malang Tuntas
Salam Cengkeram, Satu Komando
ACN/HAPID/RED