ACTUALNEWS.ID, Keputusan mengenai sikap GPM dalam menghadapi Pileg, Pilpres dan Pilkada adalah menentukan “positioning” GPM dalam sistem politik Indonesia.
Untuk menentukan positioning GPM perlu mempertimbangkan beberapa hal :
Pertama, bahwa GPM adalah organisasi independen, tidak menjadi bagian atau onderbouw partai manapun. Tetapi GPM juga punya saudara2 sedarah, yakni ormas2 yang dulu tergabung dalam PNI Front Marhaenis. Bahkan sekarang tambah ormas bentukan baru seperti Keluarga Besar Marhaenis dan organisasi yang mewadahi alumni (PA GMNI, PA GSNI dll)
Kedua, GPM adalah organisasi yang berbasis ideologi sehingga dalam gerak langkahnya harus mempertimbangkan keuntungan ideologis.
Ketiga, bahwa setelah Pesiden Soekarno turun, Indonesia memasuki fase kapitalisme; yang jelas bukan sistem impian Marhaenis.
Langkah kemudian adalah memilih positioning, artinya bagaimana GPM secara kelembagaan menempatkan diri dalam sistem politik Indonesia, Secara umum pengambilan posisi ada dua kemungkinan yakni :
masuk dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan.
Untuk masuk dalam kekuasaan banyak variasi yang bisa diambil, antara lain :
1).meningkatkan GPM menjadi partai politik. Pilihan ini dengan maksud agar dapat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan dan pelaksanaannya. Tentunya, GPM tidak sendirian membentuk partai. GPM harus bersama-sama ormas marhaenis lain, sehingga partai yang terbentuk benar-benar merupakan Front Marhaenis
2). GPM tetap mempertahankan diri sebagai ormas tetapi artikulasi kepentingannya “dititipkan” kepada parpol atau calon presiden/kepala daerah. Tentunya dengan melalui proses negosiasi tertentu. GPM akan memberikan suaranya kepada parpol/capres/cakada dengan reward mereka akan menjalankan konsep GPM dalam bidang tertentu atau bahkan sampai personilnya. Konsep tersebut jelas merupakan visi ideologis GPM sehingga sesuai dengan tekad GPM sbg ormas berbasis ideologis.
Sementara itu utk pilihan berada di luar kekuasaan juga bisa bervariasi. Mulai pilihan yang paling ekstrim, melakukan machtvorming dan macht aanwending tanpa kompromi. Revolusi. Atau juga dengan model loyal opposition, yakni dengan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan visi ideologis GPM. Bahkan kalau perlu dengan menggerakkan demonstrasi. Sementara kebijakan pemerintah yang on the track didukung.
Atau alternatif lain, GPM secara kelembagaan tidak mendukung siapapun karena tidak ada yang sesuai dengan visi marhaenisme. GPM membebaskan anggotanya untuk menyalurkan aspirasi tanpa membawa atribut organisasi. GPM fokus menciptakan kader yang ideologische bewust!!!
Marhaen…Merdeka..!!
GPM Jaya…!!!
Semarang, 23 Juni 2022
Penulia :
Ketum DPP GPM :
Drs Heri Satmoko MH
Editor :
Robert, S
ACN/RED