ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Taufik Rachman tegaskan bahwa pihaknya telah membuat pengaduan kepada Gubernur Anies Baswedan dan Ombudsman, terkait pengelolaan lahan parkir oleh Koppada yang diduga tanpa lalui proses tender
HINEWS.ID JAKARTA | Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (ASPEPARINDO), Taufik Rachman, SH, SSos menjadi berang. Pasalnya, pengelolaan parkir yang saat ini terjadi dilokasi Kantor Samsat Jakarta Timur dan Kantor Samsat Jakarta Pusat/Utara diduga melanggar hukum.
Taufiq Rachman yang dikenal oleh kalangan masyarakat pers sebagai sosok wartawan senior tersebut, juga mengkritik pimpinan Koperasi Badan Pendapatan Daerah (Koppada) DKI Jakarta dan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang dinilainya tidak gentleman sebagai pejabat publik.
Sekjen ASPEPARINDO tersebut mengatakan kepada awak media, terkait sikap Ketua Koppada DKI Jakarta Khairil Anwar Setiabudi dan Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta Adji Kusambarto, yang telah abaikan ketentuan atas pengelolaan parkir Kantor Samsat Jakarta Timur dan Kantor Samsat Jakarta Pusat/Utara yang menurutnya, telah melanggar ketentuan aturan hukum.
“Perlu dijelaskan bahwa dua lokasi parkir tersebut semula dikelola oleh pihak Dishub DKI Jakarta, tapi saat ini pengelolaannya jatuh ke tangan Koppada dengan tanpa tender,” ujar Taufik kepada awak media HINEWS.ID, Minggu, (15/5/2022).
Sebenarnya, lanjut dia, pengelolaan kedua lahan parkir tersebut telah dibuka melalui proses tahapan lelang untuk umum. Bahkan sebanyak 13 perusahaan yang ikut mendaftar pun saat itu telah diminta untuk memaparkan programnya oleh UP Parkir sejak Agustus tahun lalu.
Tapi lantaran proses lelang tak lagi berlanjut, kata Taufik, dan belakangan baru diketahui bahwa lokasi parkir di Kantor Samsat Jakarta Timur dan Kantor Samsat Jakarta Barat/Utara tersebut, telah dikelola oleh Koppada yang ditenggarai tanpa melalui proses tender.
“Nah, karena diduga adanya praktek kongkalikong seperti itu, maka akhirnya 13 perusahaan peserta lelang pun pada gigit jari,” tandas Taufik separo geram.
Kendatipun dugaan ketidak beresan soal penunjukan langsung pengelolaan lahan parkir kepada Koppada yang tanpa melalui proses tender tersebut sudah viral diberitakan dibanyak media massa.
Namun hingga saat ini tidak ada upaya dari pihak Koppada dan UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta untuk berikan klarifikasi terkait tudingan miring tersebut.
Menurut Taufik, jika dugaan itu memang dianggap tidak benar, mestinya Khairil Anwar Setiabudi dan Adji Kusambarto dapat menjelaskan duduk persoalan terkait lahan parkir di dua titik Kantor Samsat tersebut dengan jelas dan transparan. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan spekulasi negatif ditengah masyarakat luas, khususnya bagi para perusahaan yang ikut daftar sebagai peserta lelang.
“Tapi, sampai hari ini, tak ada komentar mereka. Bahkan terkesan menghindar ketika ditemui wartawan. Katanya pejabat publik, tapi nggak berani menjelaskan masalahnya ke publik. Itu namanya kagak gentleman,” ujar Sekjen Aspeparindo bernada kesal atas sikap pimpinan Kopada dan UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta.
Taufik Rachman menegaskan, bahwa pihaknya telah membuat pengaduan kepada Gubernur Anies Baswedan, serta Ombudsman untuk ditindaklanjuti. Bila perlu oknum-oknum yang bermain atas aset Negara tanpa prosedur sebagaimana mestinya tersebut segera ditindak.
“Kalau kasus ini muncul di era Ahok, saya yakin para oknum itu sudah dirumahkan. Apalagi kasusnya viral di media massa. Ahok tak akan memberi ampun kepada bawahannya yang bermain patgulipat, apalagi menyangkut terkait aset negara,” ujarnya.
Guna menghadirkan pemberitaan yang adil dan berimbang, media online HINEWS.ID mencoba menghubungi nomor seluler milik Kepala Koperasi Badan Pendapatan Daerah (Koppada) DKI Jakarta, Khairil Anwar Setiabudi di Nomor 0813-8686-XXXX.
Namun lagi-lagi pesan WhatApp yang dikirimkan HINEWS.ID hari ini, Minggu (15/5) dan juga pesan WhatsApp sebelumnya tertanggal 31 Maret 2023 tidak pernah di respon oleh yang bersangkutan.
Dan ketika hal ini dimintakan konfirmasi ke Nomor 0812-8402-XXX milik Ujang Saifudin (Red- Staf UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta), yang disebut-sebut sebagai orang penting yang konon bisa mengatur lelang.
Telpon tersambung namun Ujang Saifudin berkeberatan untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh HINEWS.id dan bahkan Ia menyarankan agar hal tersebut dimintakan konfirmasi langsung ke Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta.
MALADMINISTRASI
Terkait penunjukan Koppada mengelola perparkiran di dua lokasi tersebut, advokat senior M. Jaya yang juga menjabat Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Jakarta Barat), ia pun memberikan komentarnya secara hukum atas tindakan tersebut.
Menurut M. Jaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Pergub DKI No. 72 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan parkir yang menyatakan: “Kerjasama penyelenggaraan parkir dapat diprakarsai oleh Gubernur, Kepala Unit, Kepala Daerah Pemerintah Daerah Mitra atau SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Mitra dan/atau Pihak ketiga. Prakarsa Kerjasama tersebut dapat berasal dari hasil leleng/seleksi, pertemuan rapat kerja, hasil kunjungan kerja, pelaksanaan implementasi fungsi atau sebab lain.
Penunjukan langsung yang dilakukan oleh Bapenda kepada Koppada berkaitan dengan pengelolaan parkir diduga merupakan maladministrasi. Ketentuan Maladministrasi dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Hingga berita ini dinaikan belum ada jawaban resmi yang disampaikan oleh Kepala Koppada maupun Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta.
ACN/MIO/RED
