ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Maraknya pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Rt/Rw) dijakarta menjadi perhatian kusus buat pemerintahan darah provinsi dki jakarta, sebab pemilihan bersama mekanismenya tidak terlapas dari pembinaan para pimpinan pemerintahan daerah setingkatnya.
Acap kali Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dijadikan senjata untuk menjatuhkan calon peserta jadi ketua Rt/Rw.
“Padahal dengan surat keterangan dari KPUD setempat, “Bahwa nama tersebut tidak menjadi/bukan anggota partai tertentu” menandakan bahwa orang tersebut tidak terdaftar menjadi anggota/pengurus partai,” ujar Robert sekaku Sekertaris GPM (Gerakan Pemuda Marhaeinis) Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Robert menilai kurangnya penjelesan secara mendetail terhadap Peraturan Gubernur No 22 tentang Pedoman Pemilihan Rt/Rw pada masyarakat adalah kesalahan fatal bagi pemda dki jakarta sebagai pembina wilayah.
“Kurangnya penjelasan tentang pemilihan Rt/Rw pada masyarakat adalah bentuk kurang pahamnya tugas para pimpinan dalam pembinaan,” tandasnya.
Ia pun meminta pada kepala daerah segera ganti pejabat yabg tidak becus mengurus warganya.
“Pindahkan aja bila ada pimpinan wilayah yang tidak becus membuna warganya,” pintanya.
Masihnya, tercatatnya si calon di sipol menjadi senjata buat menggagalkan pada pemilihan. Dia juga menyinggung persyaratan ijazah yang belum tentu jaminan bila terpilih nanti akan sejalan dengan amanat pergub tersebut.
“Rt/Rw adalah jabatan sosial bukan politis, dan yang terpenting adalah bisa menggerakan segala sumber daya di wilayahnya dan dapat bekerjasama dengan pemerintahan,” tutupnya
ACN/RED