ACTUALNEWS.ID, BIMA – Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bima yang berlokasi di kawasan Taman Wisata Pantai Kalaki, Palibelo, Selasa (20/1). Sidak ini menjadi bagian dari komitmen kuat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam memastikan seluruh perangkat daerah bekerja selaras dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan sektor pariwisata.
Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE, Bupati dan Wakil Bupati berdialog langsung dengan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Drs. Aris Gunawan, M.Si., Sekretaris Diparda Masykur, ST., MT, para kepala bidang, serta pejabat fungsional.
Pembahasan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata sebagai sektor strategis yang diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan sumber baru pendapatan asli daerah.
Bupati Bima Ady Mahyudi dalam arahannya menegaskan bahwa sektor pariwisata harus dikelola secara serius, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, potensi pariwisata Kabupaten Bima yang besar harus diimbangi dengan tata kelola aset daerah yang tertib dan berkelanjutan.
‘Pariwisata tidak cukup hanya dengan potensi alam. Diperlukan tata kelola yang kuat, keberanian mengambil langkah strategis, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Aset-aset pariwisata milik daerah harus diselamatkan dan dikelola secara optimal, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga, agar memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,’ tegas Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy menekankan bahwa kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata merupakan indikator keseriusan pemerintah daerah dalam membangun pariwisata yang berdaya saing.
‘Kebersihan kawasan wisata bukan sekadar urusan teknis, tetapi cerminan komitmen dan budaya kerja pemerintah daerah. Tanpa lingkungan yang bersih dan tertata, sulit berharap pariwisata kita mampu bersaing,’ ujar Wabup.
Ia menambahkan, dengan dukungan sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pariwisata—terdiri dari 45 PNS serta 55 tenaga PPPK dan Non-ASN—perlu dibangun gerakan kolektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan wisata yang bersih, tertib, dan ramah lingkungan.
‘Gerakan kebersihan harus dimulai dari internal, dari kantor, lalu menyebar ke seluruh destinasi wisata. Ini adalah langkah awal menuju penerapan konsep zero waste, sebagaimana daerah-daerah yang telah berhasil menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung pembangunan daerah,’ pungkasnya.
ACN/TEGUH/RED