Wednesday, August 13, 2025

Rakyat Menangis Akibat Penggusuran,Eh Renovasi Rumah Dinas Wakil Bupati Direhab Setengah Milayar Nestapa Warga Purwakarta

ACTUALNEWS.ID, Purwakarta – Di Kabupaten Purwakarta, sebuah ironi mencolok terpampang nyata: di tengah gelombang penggusuran yang merenggut tempat tinggal ratusan warga, Pemerintah Kabupaten justru mengucurkan dana APBD sebesar Rp 491.769.000 untuk merehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati.

Proyek yang digarap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) ini bukan hanya memicu kemarahan, tetapi juga menggugah pertanyaan mendalam tentang nurani dan prioritas kebijakan yang dianut.

Pelaksanaan proyek oleh CV Mitra Bangun Presisi, yang dimulai pada 22 Mei 2025 dan ditargetkan rampung dalam 90 hari, semakin menambah keraguan di benak publik. Papan proyek yang minim informasi teknis memunculkan spekulasi tentang transparansi. Sementara rumah-rumah rakyat rata dengan tanah, rumah dinas pejabat nomor dua di Purwakarta justru dipoles dengan dana yang fantastis. Sungguh sebuah pemandangan yang kontras.

Risky Widya Tama, seorang aktivis dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika, dengan lugas menyebut fenomena ini sebagai potret telanjang kebijakan yang kehilangan empati.

“Wakil bupati digaji besar dan difasilitasi dengan berbagai kemudahan, dengan tugas utama melayani rakyat. Namun, ketika rakyat kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran, justru rumah dinasnya yang dipercantik. Ini bukan hanya pemborosan, tetapi juga pengkhianatan terhadap rasa keadilan,” ujar Risky dengan nada prihatin.

Data di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya 417 rumah di lahan PJT II telah digusur. Sebagian warga bahkan mengaku telah puluhan tahun tinggal di sana dan memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Namun, tekanan untuk mengosongkan lahan tetap tak terhindarkan, seolah mengabaikan hak-hak mereka sebagai warga negara.

DPUTR Purwakarta juga tak luput dari sorotan tajam. Risky mempertanyakan kemampuan dinas ini dalam menetapkan prioritas anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Jika DPUTR mampu mengalokasikan setengah miliar untuk rumah wakil bupati, mengapa tidak ada dana yang dialokasikan untuk memastikan rakyat yang digusur memiliki tempat tinggal yang layak? DPUTR harus memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai alasan dan urgensi proyek ini,” ujarnya.

Desakan untuk pertanggungjawaban pun semakin menguat. DPRD dan publik diharapkan proaktif menuntut penjelasan yang komprehensif. Minimnya transparansi, kesalahan dalam menentukan prioritas, dan pesan yang tersirat bahwa pejabat boleh hidup nyaman sementara rakyat diminta menyingkir, adalah isu-isu krusial yang harus segera diatasi.

Di tengah situasi ekonomi yang sulit, kontras antara rumah pejabat yang direnovasi dan rumah rakyat yang digusur menjadi simbol yang kuat. Simbol bahwa di Purwakarta, kepentingan kekuasaan sering kali mengalahkan kepentingan rakyat kecil. Sebuah ironi yang memilukan dan membutuhkan refleksi mendalam dari para pemangku kebijakan.

Kebijaksanaan dalam mengelola anggaran publik adalah cerminan dari kepedulian sejati terhadap rakyat. Prioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan, agar keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengalahkan kepentingan yang lebih besar.

ACN/RED

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles