ACTUALNEWS.ID Purwakarta | Actualnews.id – Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta dinilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Pasalnya, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dalam penyajian hidangan yang diberikan kepada siswa tingkat SD, SMP, SMA, hingga PAUD dan sekolah swasta.1 maret 2026.
Sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa kualitas makanan yang dibagikan masih jauh dari ekspektasi, baik dari segi porsi, variasi menu, maupun standar kelayakan konsumsi. Bahkan, ditemukan adanya perbedaan perlakuan antar sekolah dalam pendistribusian makanan.
Salah satu Sekolah Dasar (SD) disebut tidak menerima distribusi secara penuh saat masa libur, sementara SD lainnya tetap mendapatkan pembagian. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait pemerataan dan transparansi pelaksanaan program tersebut.
Ronald, salah satu warga Purwakarta, menyayangkan situasi ini. Ia menilai program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi anak-anak justru berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan.
“Program ini sangat baik tujuannya, tetapi pelaksanaannya harus diawasi ketat. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak. Anak-anak jangan sampai jadi korban,” ujarnya.
Diketahui, Bupati Saepul Bahri Binzein sebelumnya telah memberikan evaluasi kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana MBG di Purwakarta. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan berbagai kekurangan, mulai dari kualitas makanan hingga perbedaan nilai anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan hidangan yang diterima siswa.
Bahkan, sempat muncul laporan dugaan keracunan makanan di salah satu sekolah, yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah, terutama kepala sekolah, agar melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan makanan sebelum dibagikan kepada para siswa.
Program yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto tersebut sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya di daerah harus sesuai standar dan tidak dijadikan ajang mencari keuntungan semata.
Masyarakat pun mendorong adanya inspeksi mendadak (sidak) dari pemerintah pusat guna memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran. Mengingat anggaran program ini bersumber dari APBN yang berasal dari pajak rakyat, akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pihak masih berharap adanya perbaikan signifikan agar Program Makan Gizi Gratis di Purwakarta benar-benar memberi manfaat nyata bagi para siswa, bukan justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
(ACN/ Red )