ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Perempuan Indonesia Maju (PIM) menggelar rapat pleno untuk membahas penyusunan program kerja Perempuan Indonesia Maju periode 2024-2025. Acara tersebut dilaksanakan di Function Hall, Club House Iroko, Podomoro Golf View (PGV), Bogor, pada Selasa (12/11/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Lana T. Koentjoro bersama Sekretaris Umum Rahajeng Widya dan Anna Naomi H. Silitonga.
Rahajeng Widya membuka rapat pleno dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pengurus yang telah hadir memenuhi undangan DPP PIM. “Pertama-tama kami juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para pengurus yang telah memenuhi undangan DPP PIM hari ini,” ujar Rahajeng Widya.
Rapat ini dihadiri oleh 35 orang dari 66 anggota pengurus serta satu anggota pengawas, yang berarti telah memenuhi kuorum sesuai laporan panitia. “Sesuai dengan laporan panitia, hari ini telah dihadiri oleh 35 orang anggota dari 66 anggota pengurus, dengan demikian rapat pleno kita hari ini sudah memenuhi kuorum,” tambah Rahajeng.
Lana menjelaskan bahwa rapat pleno ini diselenggarakan sesuai pedoman AD ART PIM. Ia menekankan bahwa rapat ini merupakan ruang yang penting untuk menyatukan persepsi dan program kerja dari seluruh bidang dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi ke depan. Dengan demikian, Ketua Umum Lana T. Koentjoro secara resmi membuka Rapat Pleno DPP PIM tahun 2024.
Dalam arahannya, Ketua Umum Lana T. Koentjoro menyampaikan apresiasinya atas usulan program yang dipaparkan oleh masing-masing bidang, di mana sebagian besar telah sejalan dengan visi dan misi organisasi. “Saya apresiasi setiap paparan dari masing-masing bidang yang dipandu oleh Wakil Ketua Umumnya. Hasil dari rapat ini akan kita jadikan sebagai panduan bagi PIM di daerah,” ungkap Lana.
Salah satu gagasan penting yang dicetuskan dalam rapat ini berasal dari Bidang Hukum yang digawangi Febriyanti Prisca Sutikno, yaitu pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak yang berada di bawah naungan LBH PIM. Dengan tagline “Kapan Lapor”, LBH PIM akan menyediakan layanan hukum bagi perempuan yang membutuhkan akses keadilan, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi. Selain itu, LBH PIM bertujuan untuk memperjuangkan perubahan hukum yang berkeadilan gender pada tiga aspek utama: substansi, struktur, dan kultur hukum. Lembaga ini juga diharapkan dapat memperkuat gerakan sosial demi keadilan bagi perempuan di Indonesia.
Rapat pleno ini diakhiri dengan paparan dari Wakil Ketua Umum Bidang Humas, Kaajel Kaur, yang menyampaikan berbagai program kehumasan yang direncanakan untuk meningkatkan visibilitas organisasi melalui media sosial dan platform komunikasi lainnya. Kaajel menjelaskan bahwa aktivitas kehumasan akan difokuskan untuk memperkuat citra organisasi serta meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu yang menjadi fokus DPP PIM. Program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak perempuan di seluruh Indonesia dan mengajak mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan keadilan gender.
Usai mendengar paparan yang disampaikan masing-masing bidang, Lana menekankan, dalam pembahasan program kerja “Perempuan Indonesia Maju”, penting untuk menekankan sinergi antara program ini dengan kementerian terkait serta dukungan terhadap visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sinergi dengan kementerian terkait seperti, kerjasama dalam mengembangkan program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, akses pendidikan, dan kesehatan reproduksi.
Demikian juga dibidang Kesehatan, perlu kolaborasi dalam program kesehatan ibu dan anak, termasuk pencegahan stunting, peningkatan gizi, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.
ACN/RED