ACTUALNEWS ID JAKARTA – Kasus dugaan penyimpangan keuangan yang menimpa Bank Mayapada kembali mencuri perhatian. Dalam dinamika kasus ini, peran whistleblower menjadi faktor kunci dalam mengungkap dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan kredit dan kondisi keuangan bank tersebut.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyoroti peran penting whistleblower dalam kasus ini. Menurutnya, pengungkapan yang dilakukan dapat mempercepat investigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dinilai masih cenderung pasif dalam mendeteksi anomali keuangan di lembaga perbankan.
“Whistleblower biasanya berasal dari dalam institusi dan memiliki akses ke informasi penting yang tidak diketahui publik. Namun, dalam kasus ini, pelapor berasal dari luar bank, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait objektivitasnya,” ujar Huda.
Pihak whistleblower diduga memiliki kepentingan dalam sengketa hukum yang melibatkan Bank Mayapada. Hal ini memicu spekulasi bahwa laporan yang dibuat bukan hanya demi kepentingan transparansi, tetapi juga terkait dengan strategi hukum dalam perselisihan yang sedang berlangsung.
Dalam kasus ini bisa saja OJK melakukan investigasi terhadap laporan yang disampaikan oleh whistleblower.
Meski demikian, kredibilitas informasi yang diungkap masih perlu diverifikasi secara independen agar tidak menimbulkan bias atau konflik kepentingan.
“Regulator harus memastikan bahwa setiap informasi yang masuk bukanlah bagian dari agenda tertentu, melainkan benar-benar untuk kepentingan industri perbankan dan nasabah,” tambah Huda.
Namun, dalam banyak kasus di sektor keuangan, individu yang berani mengungkap dugaan penyimpangan sering kali menghadapi tekanan dan ancaman. Nailul juga berharap perlindungan bagi pelapor ini harus diberikan secara menyeluruh oleh regulator.
“Regulasi perlindungan whistleblower harus diperkuat agar mereka tidak mengalami intimidasi yang bisa menghambat transparansi di sektor perbankan,” kata Huda.
Kasus Bank Mayapada menjadi bukti bahwa whistleblower dapat memainkan peran strategis dalam mengungkap kejanggalan keuangan. Namun, di sisi lain, kredibilitas laporan dan kepentingan di baliknya juga harus diuji agar informasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan realitas dan bukan sekadar alat dalam perselisihan hukum. Dalam sebuah kasus perbankan, yang menjadi tantangan adalah transparansi dan profesional guna menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia.
Pengamat Ekonomi dan Dosen di Binus University Doddy Ariefianto, menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank merupakan hal yang sangat penting. Isu transparansi bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Ia mencatat bahwa negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris berani mengungkapkan kondisi kesehatan bank mereka, sementara negara-negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea, cenderung tidak transparan mengenai masalah serupa.
“Tantangan utama yang dihadapi perbankan Indonesia adalah bagaimana mereka dapat menjaga kepercayaan publik di tengah isu-isu yang mungkin muncul. Potensi kebocoran data dan keamanan sistem perbankan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah,” ujarnya.
Doddy menyoroti bahwa OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa bank-bank seperti Mayapada beroperasi dengan transparansi yang baik.
“Dengan adanya pengawasan yang ketat, OJK dapat membantu mencegah potensi masalah yang dapat merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Dalam menghadapi tantangan di era digital, kolaborasi antara lembaga pengawas dan institusi keuangan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.”ACN/Indah/RED