ACTUALNEWS.ID Jakarta -Ormas Jembatan Kemajuan Bangsa (JKB) terus bergeliat dan gencar beruadensi dengan pemerintahan pusat.
Silahturahmi ini sebagai bentuk kerjasama dalam penanggulangan “Cegah dan Tangkal paham Radikalisme dan Intoleran” yang merongrong kewibawaan pemerintah dan membantu pemerintah di bidang Sosial Kemasyarakatan serta membangun perekonomian kerakyatan yang berbasis pada Pancasila dan UUD 45.
Sebelumnya, Eta Wiwid Ketua Umum dan Pendiri JKB mengatakan bahwa JKB berdiri dan bergerak sudah lama. Yakni sejak antara akhir 2016 atau awal 2017 , namun diperjelas dengan dikeluarkannya SK dari Kumham pada 07 Oktober 2020 dengan nomor AHU 0008407 AH. 01.07.Tahun 2020.Menjadi Organisasi Sosial Politik resmi yang diakui oleh pemerintah.
“Berawal dari organisasi pemenangan capres, yaitu Gema Jokowi DKI bersama dengan pak Sonto (Surabaya), karena berkembang tidak hanya di DKI tetapi meluas dibeberapa daerah maka tetap dalam koordinasi dan pamit dengan pak Sonto akhirnya lahirlah organ pemenangan capres. BENTENG#212#JOKOWI bersama dengan Alm. Drs. Yason D Bani, kemudian pasca pilpres dan dapat turut serta menghantarkan Pak Jokowi pada periode ke 2 masa pemerintahannya, Benteng#212#Jokowi, sekarang menjadi organisasi Sosial Politik yang sah diakui keberadaannya oleh pemerintah dengan nama JEMBATAN KEMAJUAN BANGSA atau JKB,” ungkapnya, Senin (13/2/2023) si bilangan Menteng Jakarta Pusat.
Eta juga menambahkan bahwa JKB sudah terbentuk di berapa provinsi, Kota/Kabupaten dan nantinya akan sampai ketingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
Untuk itu, lanjut Eta, menindak lanjuti pergerakan organisasi maka kami (DPP JKB) dalam waktu dekat ini akan bergerak ber audensi dengan pemerintahan terkait.
“JKB adalah organisasi masa di bidang Sosial dan Politik,” ucapnya.
Diharapkan, keberadaan JKB di beberapa wilayah akan dapat membantu program pemerintah terkait penanganan pergerakan kelompok² radikal dan intoleran di Indonesia.
Sesuai dengan Program kerja tunggal JKB yakni BENDUNG RADIKALIS MELALUI KEKUATAN AKAR RUMPUT
“Keberadaan JKB diharapkan dapat membantu/bekerjasama dengan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran paham² radikal dan intoleran di grassroot,” tegasnya.
Perlu diketahui, DPP JKB sebelumnya telah bertemu dengan KSP Deputi IV, Kemendagri dan akan diteruskan lagi beraudensi ke Menhan dan Mabes TNI.
AN/Rbt,Tim/Red