ACTUALNEWS.ID Jeneponto, 12 Februari 2026 — Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (12/02/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Bupati Jeneponto.
Dalam kegiatan ini, Bupati didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Maskur, S.Ag., MH., CGCAE., Asisten I Mustakbirin, SH., MH., Asisten III Nuzuldin Ngallo, ST., MT., serta jajaran terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Entry meeting diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Dalam laporannya disampaikan bahwa entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan membangun komunikasi awal serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

Sambutan mewakili kepala daerah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI guna meningkatkan kualitas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., dalam arahannya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah diharapkan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Menanggapi pelaksanaan entry meeting tersebut, Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto siap mendukung penuh seluruh tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati.
