ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Pengamat Sosial Politik (Sospol), Heru Cipto Nugroho mengatakan sangat setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga rencananya akan segera melakukan perombakan atau mereshuffle Kabinet Indonesia Maju, akibat ada beberapa faktor yang diyakini menjadi pemicu reshuffle Kabinet tersebut.
Menurut Heru Cipto Nugroho memang sudah selayaknya Presiden Joko Widodo perlu mereshuffle atau merombak kembali jajaran menteri kabinetnya yang tidak cakap dan bikin gaduh akibat dugaan terlibat dalam bisnis alat kesehatan tes sweb PCR maupun pertambangan di Papua.
“Pasalnya akan mengganggu dan merusak kredibilitas nama baik citra Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH.Maruf Amin, karena seluruh publik di Indonesia sudah mengetahui segala tindak tanduk para menteri Kabinetnya yang diduga berbisnis dengan memanfaatkan pengaruh jabatannya,”
Demikian dikatakan Politisi senior PAN, Heru Cipto Nugroho yang menjabat sebagai Instruktur DPP PAN, saat diwawancarai oleh sejumlah awak media massa nasional di Kantornya Jati Bening Kota Bekasi, Rabu (10/11/2021)
Lebih lanjut Heru Cipto Nugroho mengungkapkan setidaknya ada beberapa menteri bidang ekonomi yang harus dikaji ulang terutama melakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, Eric Tohir yang diketahui publik bahwa diduga terlibat dalam bisnis alat kesehatan tes sweb PCR dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, karena dinilai telah diketahui dan menjadi sorotan banyak publik terkait bisnis-bisnisnya selama menjadi menteri diduga semakin menggurita.
Kemudian Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dinilai lamban dalam memulihkan keadaan ekonomi, sehingga kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian dibawahnya untuk melakukan pembangunan ekonomi masih belum tercapai.
“Airlangga Hartarto dinilai lebih banyak pecitraan karena akan maju di Pilpres 2024.”ujar Pengamat Sospol Heru Cipto Nugroho
Begitu juga Lanjut Heru Cipto Nugroho, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realitas perlindungan lingkungan hidup yang masih dirasakan melemah.
Selain itu juga Presiden Jokowi harus mengevaluasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim yang telah gagal dalam menciptakan jaminan kebebasan akademik dilingkungan kampus,
“Oleh karena itu Presiden Jokowi perlu Menteri yang profesional boleh juga dari kalangan Ketum Partai namun yang betul- betul bersih dari segala tindak tanduknya serta pro terhadap rakyat kecil bukan titipan – titipan yang justru dapat mengganggu kinerja Kabinet Presiden Jokowi, apalagi yang bekas koruptor tersangkut kasus di KPK “pungkas Pengamat Sospol Heru Cipto Nugroho.
ACN/RED
