ACTUALNEWS.ID, Depok – Radikalisme semakin mudah masuk kesemua kalangan termasuk kalangan Muda. Salah satu penyebabnya akibat kemajuan media sosial (medsos) yang tidak terbendung.
Namun di sisi yang lain kedewasaan dalam menggunakan medsos secara bijaksana belum tersublimasi dalam masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadi sasaran ‘proxy-war’ diera “an information edge” sekarang ini.
Hal tersebut disampaikan Babinsa Koramil 06/Cimanggis Sertu Agus Wahyu saat melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) dengan tokoh agama dan santri dalam rangka meningkatkan silaturahmi, mencegah radikalisme, bertempat di Pondok Pesantren Al Khalifah, Harjamukti, Cimanggis Depok, Kamis (03/02/2022).
Untuk itu Agus pun berharap, tenaga pendidik dan para santri akan menjadi benteng penjaga NKRI. Menurutnya, para santri berperan untuk menyebarkan pesan perdamaian melalui identitas diri yang selama ini ditampilkannya menjaga persatuan bangsa Indonesia.
Dia mengatakan, selama ini santri telah berperan sangat baik menjaga pagar persatuan Indonesia. Maka dari itu, santri merupakan duta perdamaian yang menebarkannya kepada siapapun, di manapun, dan kapanpun.
“Kalangan Santri harus mampu memperlihatkan jatidirinya dan bersama-sama ikut menangkal gerakan radikalisme. Kita harus bersyukur bahwa pondok pesantren masih menjadi garda terdepan menangkal paham radikalisme. Meski, hal itu sebenarnya menjadi kewajiban bersama masyarakat,” kata Agus.
Mengenai penyebaran paham radikal yang issuenya sudah masuk ke pesantren-pesantren, salah satu pengasuh di Pondok Pesantern Al Khalifah Ustadz Muhammad Rian pun turut angkat bicara.
Menurutnya, santri merupakan pribadi yang mendalami agama Islam dari akar kata salam yang artinya kedamaian dan menjadi inti jiwa santri. Para santri pun akan tetap menjaga identitas yang harus selalu ditampilkan dalam kehidupan beragama dan bernegara.
“Mengenai penyebaran paham radikal di Pesantren Al Khalifah, sejauh ini, para santri dan santriwatinya tidak ada dan semoga saja ini sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.
“Sedangkan untuk mendeteksi paham radikalisme, birokrasi perlu juga kerja sama, semisal bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengadakan seminar ataupun sosialisasi,” ungkapnya.
ACN/RED
