Rapat BPBD OKI Disebut Tertutup, Wartawan Dilarang Meliput: Advokat Soroti Potensi Pelanggaran UU Pers dan Keterbukaan Informasi Publik

0
12

ACTUALNEWS.ID, Kayuagung – Sikap pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang melarang sejumlah wartawan melakukan peliputan rapat di lingkungan instansi tersebut menuai pertanyaan. Pasalnya, kegiatan yang dihadiri sejumlah camat dan kepala badan itu berlangsung di dalam tenda BPBD OKI. Rabu, (18/11/2026).

Persoalan bermula ketika awak media hendak mengambil dokumentasi sekaligus meliput jalannya rapat. Namun, Pratama Suryadi, SP., yang terlihat duduk di meja rapat, menyampaikan larangan kepada wartawan.

“Stop, Pak. Jangan diliput, ini rapat tertutup kami,” demikian ucapan yang terdengar oleh awak media di lokasi.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan rapat sebagai kegiatan tertutup. Terlebih, kegiatan berlangsung di dalam tenda yang secara fisik merupakan area terbuka.

Wartawan pun mempertanyakan siapa yang menetapkan status tertutup tersebut, apa dasar hukumnya, serta apakah agenda yang dibahas benar-benar termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, tidak semua kegiatan pemerintahan harus dibuka untuk umum. Informasi tertentu memang dapat dirahasiakan apabila menyangkut kepentingan yang secara tegas dilindungi undang-undang. Namun, pembatasan akses terhadap informasi maupun kegiatan kedinasan semestinya disertai alasan dan landasan hukum yang jelas.

Advokat Soroti Potensi Persoalan Hukum dalam Pelarangan Peliputan

Dari perspektif hukum, tindakan pelarangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik perlu ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM, menjadi salah satu praktisi hukum yang relevan untuk dimintai pandangan terkait batas kewenangan pejabat publik dalam mengatur akses peliputan serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Dalam konteks tersebut, ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan bahwa pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambat atau terhalangnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

UU Keterbukaan Informasi Publik: Pengecualian Informasi Harus Memiliki Dasar Hukum

Selain UU Pers, persoalan ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Adapun ayat (2) menegaskan bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Selanjutnya, Pasal 17 mengatur sejumlah kategori informasi yang dapat dikecualikan dari keterbukaan. Artinya, penetapan suatu informasi sebagai rahasia tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak sepihak, melainkan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bahkan, Pasal 19 mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Dengan demikian, alasan kerahasiaan suatu informasi harus memiliki dasar hukum serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, perlu dibedakan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan hak wartawan untuk melakukan peliputan secara langsung di dalam suatu pertemuan. Tidak semua rapat pemerintahan otomatis terbuka untuk dihadiri atau didokumentasikan oleh media.

Namun, apabila akses peliputan dibatasi, penyelenggara kegiatan semestinya dapat menjelaskan alasan serta dasar kebijakan yang digunakan. Pembatasan tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi kemerdekaan pers secara melawan hukum.

Perspektif Pemikiran Filsuf Dunia tentang Transparansi dan Kebebasan Pers

Persoalan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga relevan dengan pemikiran sejumlah filsuf dunia mengenai kebebasan berpendapat, transparansi, dan tanggung jawab kekuasaan.

Filsuf Inggris, John Stuart Mill, melalui pemikirannya tentang kebebasan berpendapat, menekankan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan menguji suatu pandangan melalui perdebatan terbuka. Dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan bagian penting untuk menguji kebenaran sekaligus memperbaiki kebijakan publik.

Sementara itu, filsuf Jerman Jürgen Habermas mengembangkan konsep public sphere atau ruang publik, yakni ruang bagi masyarakat untuk bertukar pikiran, menyampaikan kritik, dan membangun pemahaman bersama. Dalam konteks pemerintahan, pers memiliki peran strategis sebagai penghubung antara penyelenggara negara dan masyarakat.

Pemikiran Immanuel Kant mengenai penggunaan akal secara terbuka juga memberikan landasan filosofis bahwa kebijakan dan tindakan kekuasaan publik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui penalaran yang rasional.

Ketiga pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa transparansi, kebebasan berpendapat, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

BPBD OKI Diminta Berikan Penjelasan kepada Publik

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BPBD Kabupaten OKI mengenai agenda rapat, alasan pelarangan peliputan, maupun dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan kegiatan tersebut sebagai rapat tertutup.

Oleh karena itu, Kepala Pelaksana BPBD OKI maupun pejabat yang berwenang diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Setidaknya, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi:

  1. Apa agenda dan tujuan rapat yang dihadiri sejumlah camat dan kepala badan tersebut?
  2. Siapa yang berwenang menetapkan rapat sebagai kegiatan tertutup?
  3. Apa dasar hukum yang digunakan untuk membatasi peliputan oleh wartawan?
  4. Apakah terdapat dokumen atau hasil pengujian konsekuensi yang menyatakan informasi dalam rapat tersebut dikecualikan?
  5. Apakah BPBD OKI memiliki kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) mengenai akses media dalam kegiatan kedinasan?

Keterbukaan bukan berarti seluruh informasi pemerintahan harus disampaikan tanpa batas. Namun, pembatasan akses juga harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan ketentuan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai boleh atau tidaknya wartawan mengambil gambar dalam sebuah rapat. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut komitmen lembaga pemerintahan dalam menghormati kemerdekaan pers, menerapkan prinsip keterbukaan informasi, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.

Pers bukanlah musuh pemerintah. Sebaliknya, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

(Rls/Tim Redaksi)