DPP GPM TOLAK PENETAPAN PERAIRAN UJUNG KULON SEBAGAI WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

0
2

ACTUALNEWS.ID Jakarta — Penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan ekosistem maritim dan keberlanjutan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi landasan pengelolaan wilayah laut Indonesia.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Berdasarkan peta lampiran dalam keputusan tersebut, kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ternyata masuk dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan.

Ketua DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Bidang Kemaritiman, Ganda M. Sihite, menyayangkan kebijakan tersebut yang terkesan rejim saat ini ingin menghabisi alam daratan maupun perairan Indonesia. Menurutnya, wilayah perairan yang memiliki fungsi ekologis dan konservasi tidak seharusnya diarahkan sebagai kawasan usaha pertambangan dengan mengabaikan keberlanjutan ekosistem laut.

“Kami menolak penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Wilayah laut bukan sekadar ruang yang menyimpan potensi mineral, tetapi merupakan bagian dari ruang maritim yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan strategis. Pengelolaannya harus mengutamakan keberlanjutan ekosistem dan kepentingan masyarakat pesisir,” tegas Ganda.

Ia menjelaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi penting di Indonesia sekaligus habitat alami Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang keberadaannya dilindungi. Ekosistem perairan di sekitarnya juga memiliki keterkaitan dengan kawasan pesisir, habitat biota laut, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Menurut Ganda, aktivitas pertambangan di wilayah perairan berpotensi menimbulkan sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran, serta gangguan terhadap habitat biota laut apabila dilakukan tanpa perlindungan lingkungan yang memadai. Dampak kegiatan pertambangan juga berpotensi meluas ke ekosistem daratan dan perairan, sehingga mengancam keseimbangan lingkungan serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

“Persoalannya bukan hanya apakah kegiatan pertambangan sudah memperoleh izin operasional atau belum. Penetapan wilayah usaha pertambangan sejak tahap perencanaan harus mempertimbangkan fungsi kawasan konservasi, kesesuaian tata ruang, serta daya dukung lingkungan. Jangan sampai kepentingan pertambangan mengesampingkan perlindungan ekosistem darat dan perairan,” lanjutnya.

Ganda menegaskan bahwa pembangunan maritim Indonesia seharusnya diarahkan pada penguatan ekonomi biru (blue economy), melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengembangan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Kami mendesak Menteri ESDM supaya mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. DPP GPM juga mendesak pemerintah menghentikan segala upaya dan kebijakan yang berorientasi pada eksploitasi alam, termasuk wilayah laut dan perairan, demi kepentingan pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem darat maupun perairan. Kepentingan Pemerintah jangan dijadikan alasan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam,” ungkap Ganda.

Ganda kembali menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah daratan dan perairan serta memastikan setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kepentingan ekologis.

“Indonesia tidak boleh membangun ekonomi dengan mengorbankan ekologi. Ujung Kulon merupakan warisan ekologis bangsa yang harus dijaga. Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengancam kawasan konservasi dan ekosistem maritim demi kepentingan pertambangan. Laut harus tetap menjadi ruang kehidupan, bukan sekadar ruang eksploitasi,” tutup Ganda.ACN/RBT/RED