ACTUALNEWS.ID Jakarta, – Ketum Laskar Merah Putih (LMP), HM. Arsyad Canuu yang diwakilkan oleh Sekjen LMP, Dr. Abdul Rachman Thaha, SH, MH menyampaikan pernyataan sikap tegas menyikapi polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Organisasi kemasyarakatan tersebut menilai dugaan tindakan penyadapan terhadap seorang kepala negara bukan persoalan biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut kehormatan, kedaulatan, serta keamanan nasional.
Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes LMP Jakarta Barat. Selasa (10/11/2026).Sekjen LMP, Dr. Abdul Rachman Thaha, SH,menyampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan panggilan hati nurani sebagai bagian dari anak bangsa. Mereka hadir mewakili Ketua Umum LMP yang berhalangan hadir.
Menurut perwakilan LMP, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Terlebih, apabila dalam prosesnya terdapat dugaan keterlibatan pihak asing, persoalan tersebut perlu diusut secara menyeluruh.
“Kami dari Laskar Merah Putih sangat prihatin dan kecewa terhadap dugaan peristiwa penyadapan ini. Ini bukan persoalan biasa, karena yang menjadi sasaran adalah seorang Presiden Republik Indonesia, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini menyangkut marwah dan kehormatan bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyadapan memang dikenal sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum.
LMP juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa Indonesia telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya menjaga persatuan, stabilitas nasional, serta kewaspadaan terhadap berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Desak Pengusutan Tuntas dan Transparan
Dalam pernyataan sikapnya, LMP meminta aparat penegak hukum agar tidak membiarkan dugaan kasus penyadapan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan.
Proses penyelidikan dan penyidikan, menurut LMP, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta agar proses hukum ditindaklanjuti secara transparan dan segera. Siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan serius seperti ini tidak mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
LMP menilai penegakan hukum yang tegas bukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan bahwa kedaulatan negara dan kehormatan lembaga kepresidenan harus dihormati.
Dukung Prabowo hingga Akhir Masa Jabatan
Lebih jauh, LMP menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Dukungan tersebut, menurut organisasi ini, merupakan komitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan roda pembangunan nasional berjalan sebagaimana mestinya.
LMP juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap pemerintahan tidak selalu harus dimaknai sebagai upaya menggulingkan kekuasaan. Berbagai tindakan yang bertujuan melumpuhkan jalannya pemerintahan dan mengganggu stabilitas negara juga harus menjadi perhatian.
“Kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sampai akhir masa jabatan beliau. Negara ini harus dijaga bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat merusak, mengganggu, atau melumpuhkan jalannya pemerintahan,” Ujarnya.
Soroti Pentingnya Reformasi Polri
Dalam kesempatan tersebut, LMP turut menyoroti agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut mereka, reformasi institusi kepolisian merupakan langkah penting untuk memperkuat profesionalisme, integritas, independensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
LMP menilai pembentukan tim reformasi Polri oleh Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Perwakilan LMP juga menyinggung dinamika pembentukan tim reformasi dan berbagai pandangan yang berkembang di kalangan tokoh nasional mengenai pentingnya independensi proses pembenahan institusi kepolisian.
Ia mengutip pandangan yang dikaitkannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, mengenai tantangan dan dinamika reformasi Polri. Namun, menurut LMP, seluruh proses pembenahan harus tetap mengedepankan objektivitas dan kepentingan institusi, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Reformasi Polri harus benar-benar dijalankan. Jangan sampai agenda besar untuk memperbaiki institusi justru terhambat oleh kepentingan tertentu. Polri harus menjadi institusi yang profesional, dipercaya masyarakat, dan berdiri untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya.
Menjaga Negara adalah Tanggung Jawab Bersama
Menutup pernyataannya, Laskar Merah Putih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berbagai dinamika politik dan hukum yang berkembang. Masyarakat diminta tetap menjaga persatuan, mengedepankan konstitusi, serta memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.
Bagi LMP, mendukung pemerintahan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Justru, sikap kritis yang bertanggung jawab dan komitmen terhadap penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga negara.ACN/Pray/RED