ACTUALNEWS.ID, Jakarta – Harapan memiliki rumah impian justru berubah menjadi persoalan panjang bagi Wini Nurcahyani Permana, konsumen Perumahan Kamaya Homes yang dikembangkan PT Central Graha Sejahtera.
Meski mengaku telah melunasi pembayaran rumah sejak 2024 dengan total mencapai Rp613.195.000, Wini hingga kini belum memperoleh kepastian hukum atas properti yang dibelinya. Bahkan, dokumen penting berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun Akta Jual Beli (AJB) disebut belum diterimanya.
Persoalan tersebut kini memasuki babak baru setelah kuasa hukumnya, Rian Fauzi Rahman, S.H., M.H., dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum – Kurator dan Pengurus Rian Fauzi Rahman & Rekan, mengambil langkah hukum terhadap pihak pengembang.
Rian menilai persoalan ini tidak dapat terus dibiarkan berlarut-larut, mengingat kliennya telah mengeluarkan dana ratusan juta rupiah tanpa memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian rumah maupun dokumen legalitas transaksi.
Sudah Bayar Lunas, Kepastian Rumah Masih Dipertanyakan
Berdasarkan keterangan kuasa hukum dan dokumen transaksi yang disebut dimiliki konsumen, pembelian rumah dilakukan pada 28 Mei 2024 untuk satu unit rumah di Blok K6 Nomor 12A, Perumahan Kamaya Homes.
Total pembayaran yang diklaim telah diselesaikan mencapai Rp613.195.000, termasuk biaya pekerjaan dan penambahan bangunan.
Namun, setelah lebih dari dua tahun berlalu, konsumen mengaku belum mendapatkan dokumen hukum yang memberikan kepastian atas transaksi tersebut.
Menurut pihak kuasa hukum, dokumen yang diterima kliennya sejauh ini antara lain berupa surat pesanan dan kuitansi pembayaran. Sementara PPJB yang dibuat di hadapan notaris maupun AJB belum diperoleh.
Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hak konsumen, status transaksi, serta proses penyerahan dan peralihan hak atas rumah yang telah dibayar.
Kuasa Hukum: Konsumen Butuh Kepastian, Bukan Janji Berulang
Rian Fauzi Rahman menyayangkan sikap manajemen PT Central Graha Sejahtera yang dinilainya belum memberikan penyelesaian konkret terhadap persoalan kliennya.
Padahal, menurut Rian, pihaknya telah berupaya menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi dan pendekatan persuasif.
Sejumlah alternatif bahkan telah ditawarkan kepada pengembang, mulai dari penyelesaian pembangunan rumah sesuai kesepakatan, penyediaan hunian sementara yang layak, penukaran dengan unit lain yang setara, hingga pembatalan transaksi disertai pengembalian dana.
Namun, upaya tersebut disebut belum menghasilkan kesepakatan yang memberikan kepastian kepada konsumen.
“Kami sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada manajemen untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Kami tidak datang dengan pendekatan yang semata-mata ingin berperkara. Justru kami menawarkan beberapa alternatif penyelesaian agar kepentingan konsumen dan perusahaan dapat diselesaikan secara proporsional. Namun, yang kami hadapi justru ketidakpastian yang terus berulang,” tegas Rian.
Ia mengungkapkan, pihak manajemen sebelumnya disebut telah menjanjikan kepastian penyelesaian pada Kamis, 22 Oktober 2026. Akan tetapi, menurutnya, komitmen tersebut belum terealisasi sebagaimana diharapkan.
“Persoalannya sekarang bukan lagi sekadar kapan rumah akan diselesaikan. Ini menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang sudah membayar lunas. Jangan sampai konsumen terus diminta bersabar, sementara perusahaan tidak memberikan keputusan yang jelas. Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan janji yang terus diperbarui,” ujarnya.
Uang Ratusan Juta Sudah Dibayarkan, Hak Konsumen Harus Dilindungi
Lebih lanjut, Rian menegaskan bahwa transaksi pembelian rumah bukan semata persoalan pembayaran dan pembangunan fisik.
Menurutnya, pengembang juga memiliki kewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai status tanah, dokumen perjanjian, perkembangan pembangunan, serta mekanisme penyerahan dan peralihan hak.
Ketidakjelasan terhadap aspek-aspek tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi konsumen.
“Bagaimana mungkin konsumen sudah mengeluarkan uang lebih dari Rp600 juta, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum atas transaksi yang dilakukannya saja masih harus menunggu tanpa kejelasan? Ini bukan persoalan kecil. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian atas uang yang telah dibayarkannya,” kata Rian.
Secara hukum, hubungan antara pengembang dan pembeli tidak terlepas dari ketentuan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
Karena itu, Rian berharap manajemen perusahaan segera memberikan penjelasan tertulis dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Somasi Dilayangkan, Gugatan Perdata Mulai Disiapkan
Kesabaran pihak konsumen kini disebut telah mencapai batasnya.
Melalui kuasa hukumnya, Wini telah melayangkan somasi pertama kepada PT Central Graha Sejahtera tertanggal 2 November 2026.
Karena penyelesaian yang diharapkan belum tercapai, kuasa hukum kemudian menyiapkan somasi kedua sebagai langkah lanjutan sebelum menempuh proses hukum.
Dalam tuntutannya, pengembang diminta segera memberikan kepastian tertulis mengenai penyelesaian transaksi atau menyetujui pembatalan pembelian dengan pengembalian dana sebesar Rp613.195.000, sesuai hasil verifikasi bukti pembayaran.
Rian menegaskan bahwa pihaknya siap mengajukan gugatan perdata apabila perusahaan tidak menunjukkan langkah penyelesaian yang nyata.
“Kami siap menempuh gugatan perdata atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sesuai fakta dan alat bukti. Selain itu, kami juga akan melakukan pengaduan kepada instansi yang berwenang di bidang perlindungan konsumen dan penyelenggaraan perumahan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, kemungkinan menempuh jalur pidana juga tengah dipertimbangkan, apabila dalam pendalaman dokumen dan kronologi ditemukan indikasi tindak pidana.
“Apabila dari hasil pemeriksaan fakta dan alat bukti ditemukan indikasi terpenuhinya unsur tindak pidana, kami akan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum, termasuk dugaan tindak pidana penipuan. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi seluruh kemungkinan hukum akan kami kaji secara serius,” tambah Rian.
Calon Pembeli Rumah Diingatkan Periksa Legalitas Pengembang
Di tengah persoalan yang dihadapi kliennya, Rian turut mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum melakukan transaksi pembelian properti.
Ia menyarankan calon pembeli untuk memeriksa status kepemilikan tanah, perizinan pembangunan, identitas dan legalitas pengembang, serta dokumen perjanjian sebelum menyerahkan dana dalam jumlah besar.
Menurutnya, promosi menarik dan janji pemasaran harus diimbangi dengan kepastian hukum yang jelas.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya tergiur oleh penawaran, promosi, maupun janji pemasaran pengembang. Pastikan seluruh aspek legalitasnya jelas. Jangan sampai masyarakat mengalami persoalan serupa, sudah membayar dalam jumlah besar, tetapi kemudian kesulitan memperoleh kepastian mengenai haknya sendiri,” ungkapnya.
Meski demikian, Rian menekankan bahwa imbauan tersebut merupakan bentuk edukasi dan kehati-hatian bagi konsumen, bukan kesimpulan bahwa seluruh unit maupun transaksi di Perumahan Kamaya Homes mengalami persoalan serupa.
Buka Ruang Damai, Namun Jalur Hukum Tetap Menjadi Pilihan
Rian menyatakan pihaknya masih membuka pintu penyelesaian secara musyawarah apabila manajemen PT Central Graha Sejahtera menunjukkan itikad baik.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesempatan tersebut harus disertai keputusan dan tindakan nyata, bukan sekadar janji tanpa kepastian.
Pihaknya juga berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada publik secara bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak konsumen.
“Kami akan membuka persoalan ini kepada publik berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pemberitaan ini menjadi perhatian serius bagi manajemen PT Central Graha Sejahtera agar segera mengambil langkah penyelesaian,” katanya.
Rian menegaskan, tuntutan kliennya pada prinsipnya sederhana, yakni memperoleh kepastian atas rumah yang telah dibayar atau pengembalian dana apabila transaksi tidak dapat diselesaikan.
“Klien kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Klien kami hanya menuntut haknya: kepastian atas rumah yang telah dibayar lunas atau pengembalian seluruh dana sesuai jumlah yang dapat dibuktikan. Kami berharap Direksi PT Central Graha Sejahtera segera mengambil tanggung jawab dan memberikan solusi terbaik. Jika tidak, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum,” pungkas Rian.
Hingga naskah berita ini disusun, tanggapan resmi PT Central Graha Sejahtera belum tercantum dalam informasi yang diterima redaksi. Pihak pengembang perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan penjelasan agar pemberitaan tetap berimbang.
(Redaksi)