ACTUALNEWS.ID, Jakarta– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Dharmapala Nusantara–FABB mengecam keras dugaan percobaan pembakaran Masjid Darul Ma’arif di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang disertai penyerangan terhadap tiga jamaah oleh seorang pria berpakaian menyerupai jubah Bhikkhu.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian serius dari organisasi advokasi umat Buddha itu. Pasalnya, penggunaan pakaian yang menyerupai atribut keagamaan dalam aksi kekerasan dikhawatirkan dapat memunculkan kesalahpahaman hingga memicu sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di tengah masyarakat.
Ketua Umum DPP Dharmapala Nusantara–FABB, Kevin Wu, S.E., M.H., menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap siapa pun, terlebih di lingkungan rumah ibadah, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
“Kami mengutuk keras percobaan pembakaran rumah ibadah dan penyerangan terhadap jamaah. Kami menyampaikan keprihatinan serta solidaritas kepada seluruh korban dan keluarganya. Tidak ada agama yang membenarkan tindakan kekerasan seperti ini,” tegas Kevin Wu dalam pernyataan sikap resminya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Desak Polisi Usut Identitas Pelaku dan Motif Penggunaan Jubah Bhikkhu
Kevin Wu meminta aparat kepolisian tidak hanya mengusut dugaan tindak pidana yang terjadi, tetapi juga mendalami identitas pelaku serta alasan penggunaan pakaian yang menyerupai jubah seorang Bhikkhu.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi yang berpotensi menyudutkan komunitas agama tertentu.
DPP Dharmapala Nusantara–FABB mendesak kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta lembaga Sangha untuk memastikan apakah pelaku benar-benar merupakan seorang Bhikkhu yang telah menjalani proses penahbisan secara sah.
“Harus dipastikan apakah yang bersangkutan benar seorang Bhikkhu. Jika benar, di mana ditahbiskan, bernaung di bawah Sangha mana, dan bermukim di vihara mana? Semua harus ditelusuri secara jelas dan transparan,” ujarnya.
Kevin menekankan bahwa penggunaan jubah keagamaan tidak serta-merta membuktikan identitas maupun kedudukan seseorang sebagai pemuka agama.
“Mengenakan jubah Bhikkhu tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai Bhikkhu. Karena itu, jangan terburu-buru mengaitkan tindakan individu dengan agama tertentu sebelum fakta sebenarnya terungkap,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam penggunaan atribut keagamaan tersebut, termasuk apakah dimaksudkan untuk menyamarkan identitas atau memancing konflik antarumat beragama.
Siap Pertimbangkan Langkah Hukum Jika Terbukti Ada Provokasi SARA
DPP Dharmapala Nusantara–FABB juga menyatakan kesiapannya mempertimbangkan langkah hukum apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya penyalahgunaan atribut keagamaan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Kevin menegaskan, apabila ditemukan unsur penghinaan terhadap simbol agama ataupun provokasi SARA, pihaknya akan mempertimbangkan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, penegakan hukum yang profesional dan transparan menjadi kunci untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus mencegah berkembangnya informasi menyesatkan di masyarakat.
Kevin Wu: Jangan Sampai Kejahatan Satu Orang Menjadi Stigma bagi Jutaan Umat
Dalam pernyataannya, Kevin Wu turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh penampilan seseorang, terutama ketika menggunakan simbol atau atribut yang identik dengan agama tertentu.
Ia mengajak seluruh tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas untuk tetap menjaga persaudaraan serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai satu orang berbuat jahat, jutaan umat beragama menanggung stigma. Jangan biarkan jubah agama dijadikan alat untuk mengadu domba!” seru Kevin Wu.
Menurutnya, Indonesia dibangun di atas keberagaman agama, suku, dan budaya. Karena itu, setiap persoalan hukum harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merusak kerukunan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan kriminal merupakan tanggung jawab individu yang melakukannya, bukan kesalahan kolektif suatu komunitas keagamaan.
DPP Dharmapala Nusantara–FABB menyatakan dukungan terhadap pengusutan kasus tersebut secara menyeluruh, transparan, dan profesional demi tegaknya supremasi hukum serta terpeliharanya keharmonisan antarumat beragama.
“Kerukunan adalah kekuatan bangsa yang harus kita jaga bersama. Jangan biarkan tindakan kekerasan dan provokasi merusak persaudaraan yang telah dibangun selama ini,” pungkasnya.
Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.
(Redaksi ACTUALNEWS.ID)