ACTUALNEWS.ID Jakarta – Kevin Wu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, menilai langkah tersebut positif, tetapi menegaskan rapat harus menghasilkan penyelesaian konkret.
“Warga tidak membutuhkan lebih banyak rapat. Warga membutuhkan lebih banyak masalah yang diselesaikan. Setiap persoalan harus jelas siapa PIC-nya, kapan target selesainya, dan bagaimana hasilnya bisa dipantau,” kata Kevin.
Menurut Kevin, agenda ini sekaligus membuka pertanyaan mendasar mengenai sistem birokrasi Pemprov DKI.
“Kalau selama ini ada persoalan di kelurahan dan kecamatan yang tidak sampai kepada gubernur, berarti ada sistem yang harus dibenahi. Apakah jalur laporannya terlalu panjang, koordinasi antar-OPD lemah, atau laporan yang naik ke atas terlalu ‘hijau’ sehingga masalah riil di lapangan tidak terlihat?”
Kevin mengusulkan setiap hasil rapat 44 kecamatan dibuatkan Problem Tracker sederhana: masalah – lokasi – OPD/PIC – keputusan – tenggat – status penyelesaian, kemudian dievaluasi pada H+30, H+60, dan H+90.
“Jangan hanya dengar paparan. Cocokkan dengan aduan warga, JAKI, laporan RT/RW, hasil lapangan, dan aspirasi DPRD. Yang harus diketahui gubernur justru masalah yang merah: yang belum selesai, terlambat, atau terus berulang,” tegasnya.
Kevin berharap Kembangan sebagai kecamatan pertama dapat menjadi benchmark bagi 43 kecamatan berikutnya.
“Gubernur tidak mungkin harus turun langsung setiap kali ada masalah. Keberhasilan program ini justru terlihat ketika setelah 44 kecamatan dikunjungi, birokrasi mampu menyelesaikan persoalan warga lebih cepat tanpa harus menunggu gubernur datang.” tutupnya.ACN/RED