Dr. Robi Nurhadi_Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional
ACTUALNEWS.ID – Ada bulan di mana sejarah berjalan lambat. Dan ada bulan di mana sejarah berlari. Oktober-November 2026 adalah bulan yang berlari itu.Dalam kurang dari 30 hari, Indonesia dihantam tiga peristiwa yang ketiganya dibaca dunia sebagai satu pesan yang sama: Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Pertama, 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Seskab Teddy Indra Wijaya, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha, melalui sistem LIMS. Reuters, AFP, hingga _The Straits Times_ memberitakannya dalam hitungan jam.Kedua, 16 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market satu level di bawah Frontier Market. IHSG anjlok 11,6% dalam sehari. Potensi outflow diperkirakan USD 11 miliar atau Rp 199,7 triliun.
Ketiga, September-Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terparah dalam 11 tahun memicu kabut asap lintas batas. Pollutant Standard Index Singapura menembus 174 selama 13 hari. Parlemen Malaysia mengusulkan protes diplomatik bersama ASEAN, bahkan pengucilan Indonesia. Tiga peristiwa itu berbeda domain: politik, ekonomi, lingkungan. Tapi di mata internasional, ketiganya membentuk satu narasi tunggal: krisis tata kelola.
Pertanyaannya: apa yang harus dilakukan pemimpin dan rakyat agar persepsi itu tidak menjadi kenyataan permanen?
Dalam Politik Internasional, ada teori yang menjelaskan mengapa tiga peristiwa domestik bisa menghancurkan reputasi global begitu cepat.Pertama, KonstruktivismenWendt (1999) menulis, “Anarchy is what states make of it.” Dunia tidak membaca Indonesia dari fakta objektif, tapi dari identitas yang kita konstruksi. Jika dunia mengkonstruksi Indonesia sebagai negara yang presidennya saja bisa disadap aparatnya sendiri, pasarnya tidak transparan, dan asapnya mengganggu tetangga, maka identitas itu akan menjadi kenyataan politik.
Investor pergi bukan karena Indonesia bangkrut, tapi karena mereka percaya Indonesia tidak bisa dipercaya. Kedua, Two-Level Game Putnam (1988) berpandangan bahwa pemimpin selalu bermain di dua meja: domestik dan internasional. Ketika meja domestik berantakan, meja internasional runtuh. Kekacauan di meja LIMS, BEI, dan karhutla membuat Indonesia lemah di meja ASEAN, G20, dan MSCI.Ketiga, Soft Power Nye (2004) menyebut bahwa kekuasaan bukan hanya tank dan uang, tapi juga daya tarik.
Soft power Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga di dunia, Islam moderat, dan keindahan alam. Tiga badai ini menggerus ketiganya sekaligus. Jika kita memahami itu, solusinya jelas: kita tidak bisa memperbaiki persepsi dengan konferensi pers. Kita hanya bisa memperbaikinya dengan mengubah tata kelola. Apa yang harus dilakukan pemimpin?
Untuk kasus penyadapan, langkah awal sudah benar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berani menetapkan tersangka, Presiden memerintahkan usut tuntas tanpa ditutupi, dan Listyo Sigit dicopot dari KSP pada 4 November 2026. Itu adalah institutional cleansing yang dijelaskan Huntington (1968) sebagai keharusan saat pergantian komando.Tapi itu belum cukup. Yang dunia tunggu adalah reformasi struktural. Pertama, LIMS harus diaudit pihak independen, bukan hanya oleh Polri sendiri. Kedua, harus ada hakim untuk alat sadap. Perkap No. 5/2010 sudah mewajibkan izin Ketua Pengadilan Negeri, tapi diduga di-bypass.
Perlu undang-undang penyadapan baru dengan audit yudisial tahunan. Ketiga, jangan gunakan narasi makar secara sembarangan. Mensesneg menyebut dugaan ini mengarah ke makar, tapi Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra mengingatkan belum ada indikasi makar.
Perbedaan narasi di dalam pemerintah sendiri adalah sinyal lemah bagi dunia. Untuk kasus MSCI, kesalahan terbesar adalah bersikap defensif. MSCI tidak menyerang Indonesia. MSCI hanya mengatakan apa yang sudah dikatakan investor selama bertahun-tahun: struktur kepemilikan tidak transparan, free float tidak akurat, dan penegakan hukum lemah (MSCI, 2026). Managing Director MSCI, Raman Aylur Subramanian, menegaskan pada 20 Oktober 2026: “Ini bukan masalah indeks, tapi masalah pasar. “Yang harus dilakukan bukan menolak MSCI, tapi mengundang MSCI untuk melihat reformasi. Konsultasi MSCI baru berakhir 30 April 2027, keputusan final 30 Juni 2027.
Indonesia masih punya 8 bulan untuk membuktikan reformasi nyata: tegakkan transparansi kepemilikan 1%, jamin independensi BEI, dan tindak bad actors secara konsisten. Jika reformasi itu dilakukan, MSCI akan menjadi berkah. Jika tidak, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara Asia-Pasifik di kategori Standalone. Untuk kasus karhutla, kesalahan terbesar adalah diplomasi defensif. Pernyataan Kepala Bakom yang menyebut karhutla sebagai “beyond human error” dan berseloroh Singapura mendapat oksigen dari hutan Indonesia langsung dikecam Menteri Singapura.
Di mata teori Nye, itu adalah bunuh diri soft power. Yang harus dilakukan adalah mengakui, menindak, dan mengajak. Akui bahwa karhutla 2026 bukan hanya alam. WALHI menemukan 372 perusahaan terindikasi, Greenpeace mencatat 6.811 titik asap.
Tindak korporasi sampai pengadilan: KLHK mencatat 57 perusahaan membakar 33.514 hektare di 8 provinsi. Dan ajak tetangga bekerja sama: terima bantuan Malaysia, Jepang, dan Singapura. Menerima bantuan bukan tanda lemah, tapi tanda responsible sovereignty. Yang paling penting: dunia harus tahu korporasi Malaysia dan Singapura juga bagian dari masalah. WALHI menemukan 52 perusahaan terafiliasi Malaysia dan Singapura ikut membakar. Ini bukan Indonesia versus ASEAN, tapi kita semua versus korporasi pembakar. Narasi itu harus dibawa Indonesia ke KTT ASEAN di Manila.
Apa yang harus dilakukan rakyat? Rakyat bukan penonton. Pertama, rakyat harus menjadi watchdog, bukan cheerleader. Jangan membela pemerintah membabi buta. Surat terbuka SEMA UGM ke Sekjen ASEAN tentang karhutla adalah contoh watchdog yang sehat: mengkritik pemerintah sendiri demi udara bersih anak-anak Indonesia.Kedua, rakyat harus berhenti menyebarkan hoaks.
Setiap hoaks yang viral akan diterjemahkan media asing sebagai bukti instabilitas. Ketiga, rakyat harus menjadi duta soft power. Jika netizen Indonesia menyerang Malaysia dan Singapura dengan ujaran kebencian, dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak bisa diajak bekerja sama. Sebaliknya, jika netizen menunjukkan empati “Maaf, asap kami mengganggu sekolah anak-anak kalian” dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang dewasa.
Tiga badai ini bukan vonis bahwa Indonesia gagal. Ini ujian. Sejarah menunjukkan negara besar tidak dinilai dari apakah mereka pernah krisis, tapi dari bagaimana mereka merespons krisis.
Amerika pernah mengalami Watergate, tapi justru menjadi lebih kuat karena sistem peradilan bekerja. Korea Selatan pernah mengalami krisis 1997, tapi justru menjadi lebih transparan karena reformasi pasar.Pertanyaannya sekarang: apakah 3 November 2026 akan dikenang sebagai hari di mana Indonesia membersihkan rumahnya, atau hari di mana rumah itu mulai runtuh? Jawabannya ada di tangan pemimpin yang berani mereformasi, dan rakyat yang berani mengawasi.
Jika keduanya bekerja, tiga badai ini justru akan menjadi titik balik: Indonesia akan dikenal dunia bukan sebagai negara yang bermasalah, tapi sebagai negara yang berani memperbaiki masalahnya. Itulah reputasi yang sesungguhnya. Bukan citra yang dibuat, tapi kepercayaan yang diperoleh.
Daftar Pustaka*Huntington, S. P. (1968). _Political order in changing societies_. Yale University Press.MSCI. (2026, October 16). _MSCI announces consultation on proposed reclassification of MSCI Indonesia Indexes to standalone market status_ [Press release]. https://www.msci.comNye, J. S. (2004). _Soft power: The means to success in world politics_. PublicAffairs.Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. _International Organization, 42_(3), 427–460. https://doi.org/10.1017/S0020818300027697Wendt, A. (1999). _Social theory of international politics_. Cambridge University Press.
ACN/DD/RED