ACTUALNEWS.ID JENEPONTO – Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Jeneponto, SAFRI, S.Pd., M.Pd., MH Daeng Ngerho, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Bululoe dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028.
Dalam kegiatan tersebut, Safri Daeng Ngerho mendapatkan kesempatan khusus untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan pandangan, saran, dan masukan terkait arah pembangunan serta pengawasan penggunaan anggaran desa.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Turatea, Ahmad Zakir Karaeng Toa, Kepala Desa Bululoe, H. Mantariso, S.Pd., perwakilan Bappeda Kabupaten Jeneponto, perwakilan Dinas PMD Kabupaten Jeneponto, Ketua dan anggota BPD Desa Bululoe, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jeneponto.
Dalam sambutannya, Safri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Bululoe atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada LAKI untuk turut berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa.
Ia menegaskan bahwa kehadiran LAKI bukan untuk mencari kesalahan pemerintah desa ataupun menghambat pembangunan, melainkan sebagai mitra kritis dan konstruktif yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Safri menekankan lima poin penting, yakni pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, transparansi dan keterbukaan anggaran desa, pengawasan kualitas pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengawalan aspirasi yang belum terealisasi agar tetap masuk dalam usulan RKP Desa Tahun 2028.
“Anggaran desa merupakan uang negara yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui program yang direncanakan, besaran anggarannya, lokasi pelaksanaan, hingga hasil pekerjaan pembangunan,” tegas Safri.
Ia juga mendorong agar pembangunan jalan, drainase, saluran irigasi, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM dan kelompok masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan program prioritas desa.
Lebih lanjut, Safri menyampaikan bahwa DPC LAKI Kabupaten Jeneponto siap menjadi mitra pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apabila ada kebijakan yang baik, tentu kami dukung. Apabila ada kekurangan, akan kami sampaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang baik. Namun, apabila ditemukan dugaan penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti berdasarkan data, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Safri mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal hasil Musrenbang agar tidak berhenti sebatas usulan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
“Jangan kita hanya pandai merencanakan pembangunan, tetapi kita harus mampu memastikan bahwa pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.
Melalui keikutsertaan LAKI dalam Musrenbang tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Bululoe yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
DPC LAKI KABUPATEN JENEPONTO, LAKI HADIR UNTUK MASYARAKAT!
Mengawal pembangunan, menjaga transparansi, memperjuangkan kepentingan rakyat.(Asriel)