ACTUALNEWS.ID JENEPONTO, 8 OKTOBER 2026 — DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Jeneponto kembali memperkuat soliditas organisasi melalui pertemuan bulanan yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama jajaran pengurus dan anggota. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dan mengawal penggunaan anggaran negara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC LAKI Kabupaten Jeneponto, SAFRI, S.Pd., M.Pd., MH Daeng Ngerho, serta dihadiri Ketua DPD LPK Sulawesi Selatan, Hasan Anwar, yang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi bersama anggota LAKI Kabupaten Jeneponto dalam upaya menyikat dan memberantas korupsi.
Turut hadir mantan pejabat Kesbangpol Kabupaten Jeneponto, Sarbini Kareng Lompo, Advokat sekaligus Tim Hukum LAKI, Mustani Abdu Jarri, S.H., M.H., Wakil Ketua DPC LAKI Jeneponto, Arifin Dg Beta, Ketua Tim Investigasi LAKI, Serka Purn. H. Nursalim Dg Rola, serta puluhan anggota yang mengikuti pertemuan tersebut.
KETUA DPD LPK SULSEL: SIAP BERKOLABORASI BERANTAS KORUPSI
Dalam pertemuan itu, Ketua DPD LPK Sulawesi Selatan, Hasan Anwar, menyampaikan komitmennya untuk membangun kolaborasi bersama LAKI Kabupaten Jeneponto dalam memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mendorong pengawasan yang lebih efektif, mengawal transparansi anggaran, serta mengungkap dugaan penyimpangan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Semangat kolaborasi ini sekaligus menjadi pesan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, integritas, kerja sama, dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.
SAFRI TEGASKAN: ANGGOTA LAKI HARUS TURUN KE LAPANGAN
Ketua DPC LAKI Kabupaten Jeneponto, Safri Daeng Ngerho, menegaskan bahwa seluruh anggota harus aktif menjalankan fungsi kontrol sosial dengan memantau pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Menurutnya, setiap program yang bersumber dari APBN, APBD maupun anggaran desa perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaannya sesuai ketentuan dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“LAKI harus hadir di tengah masyarakat. Kita bukan sekadar berbicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi harus bekerja, turun ke lapangan, mengumpulkan informasi yang akurat, dan mengawal amanah rakyat secara bertanggung jawab,” demikian penegasan yang disampaikan dalam semangat konsolidasi organisasi tersebut.
Safri juga mengingatkan agar setiap anggota bekerja secara profesional, objektif, dan tidak bertindak sendiri-sendiri. Apabila menemukan indikasi penyimpangan, anggota diminta mengumpulkan data dan bukti awal, melaporkannya kepada pimpinan DPC, serta berkoordinasi dengan Tim Hukum LAKI untuk menentukan langkah sesuai ketentuan perundang-undangan.
TIM HUKUM SIAP MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN
Kehadiran Advokat sekaligus Tim Hukum LAKI, Mustani Abdu Jarri, S.H., M.H., menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman hukum kepada anggota agar kegiatan pengawasan dan advokasi masyarakat tetap berjalan sesuai aturan.
Dengan demikian, setiap laporan maupun dugaan penyimpangan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat, berdasarkan fakta, dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Pertemuan bulanan ini juga menjadi ruang bertukar informasi, mempererat hubungan antaranggota, serta membangun kembali kekompakan seluruh jajaran DPC LAKI Kabupaten Jeneponto.
LAKI BERSATU, KAWAL ANGGARAN, JAGA AMANAH RAKYAT
Melalui pertemuan 8 Oktober 2026 tersebut, DPC LAKI Kabupaten Jeneponto menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mendorong pemerintahan bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Bersama berbagai elemen masyarakat, LAKI bertekad memperkuat pengawasan sosial demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.(Asriel)
Sumber : SAFRI, S.Pd., M.Pd., MH Daeng Ngerho
Ketua DPC LAKI Kabupaten Jeneponto Solid • Humanis • Profesional • Berintegritas