ACTUALNEWS.ID, JAKARTA, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyayangkan respons Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang ia nilai lambat dalam menangani isu pungutan paksa oleh Palang Merah Indonesia (PMI).
“Seharusnya, Mas Gubernur sudah mengambil tindakan tegas dari jauh-jauh hari. Karena masalah pungutan secara paksa oleh PMI ini sudah dialami oleh teman-teman ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat umum sejak tahun 2025 lalu,” katanya.
“Ketika Mas Gubernur akhirnya bersuara, sebenarnya ini sudah terlambat. Ada banyak warga yang terlanjur menjadi korban dari aksi pungutan paksa tersebut,” tegasnya.
Pada prinsipnya, Kevin menolak adanya pungutan paksa dengan alasan apapun oleh pihak manapun. Menurutnya, itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar setiap orang untuk menikmati hasil dari jerih payahnya dan menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Ia juga mendesak Pramono untuk menindaklanjuti ucapannya akan menghubungi PMI untuk menghentikan pungutan paksa yang selama ini berjalan.
“Jangan sampai pungutan ini dibiarkan terjadi. Siapapun tidak berhak menuntut sepeserpun rupiah dari orang-orang secara paksa. Terlebih, ini semakin menyusahkan orang-orang yang sekarang juga menghadapi kesulitan ekonomi,” terusnya.
“Sekarang, Mas Pram harus segera menindaklanjuti pernyataannya bahwa pihaknya akan menghubungi PMI untuk menghentikan aksi-aksi pungutan paksa tersebut. Dan semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” tutupnya.
Pada Rabu (7/10/2026), Pramono baru menegaskan bahwa pungutan PMI baik yang dilakukan secara sukarela maupun tidak dilarang di Jakarta.
“Mau sukarela mau enggak, di DKI Jakarta tidak diperbolehkan pungutan PMI. Mau sukarela mau enggak, enggak ada,” ujarnya.
Pramono beralasan Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan fasilitas yang memadai kepada PMI, bahkan tanpa dilakukannya pungutan-pungutan tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu saya baru saja meresmikan gedung PMI yang luar biasa yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menghubungi PMI untuk menyampaikan larangan tersebut. “Nanti saya akan telepon PMI bahwa enggak boleh ada pungutan apa pun,” serunya.
–selesai–