Opini : Firdayanti Zalukhu (Mahasiswa Universitas Nias)
Setiap anak yang lahir di dunia pada hakikatnya membawa keunikan, potensi, dan hak mendasar yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang ramah serta layak. Secara historis dan geografis, Pulau Nias atau Tano Niha merupakan wilayah kepulauan yang sangat kaya akan warisan budaya megalitikum, tradisi adat yang luhur, serta falsafah hidup kebersamaan yang kental. Namun, letak geografisnya yang berada di tengah Samudra Hindia menjadikan wilayah ini secara historis harus berhadapan dengan berbagai tantangan keterisolasian. Jika kita melirik lembaran sejarah, pendidikan formal di Pulau Nias pertama kali diperkenalkan pada era kolonial melalui peran para misionaris Eropa yang mendirikan sekolah-sekolah zending di pelosok desa. Pada masa lalu, akses pendidikan sangatlah terbatas dan hanya berfokus pada kemampuan baca, tulis, dan hitung tingkat dasar serta pengajaran nilai-nilai keagamaan.
Seiring berjalannya waktu, pascakemerdekaan hingga era otonomi daerah, wajah pendidikan di Pulau Nias mengalami perkembangan yang cukup pesat. Gedung-gedung sekolah umum berdiri di berbagai pelosok, dan perguruan tinggi pun mulai bermunculan untuk menampung cita-cita generasi muda tanah Nias. Saat ini, kita menyaksikan semakin banyak anak-anak Nias yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi, memanfaatkan teknologi digital dalam belajar, dan meraih prestasi di level nasional. Langkah-langkah modernisasi pendidikan ini tentu menjadi angin segar yang patut disyukuri. Kendati demikian, jika kita menelisik lebih dalam ke balik tembok-tembok sekolah saat ini, masih ada sebuah jurang pemisah yang lebar dalam dunia pendidikan kita. Di tengah kemajuan zaman, keadilan dan kesetaraan dalam belajar rupanya belum dirasakan secara merata oleh seluruh anak di Kepulauan Nias.
Kesenjangan pendidikan di Pulau Nias sangat terasa ketika kita melihat perbedaan fasilitas dan kualitas antara wilayah perkotaan seperti Kota Gunungsitoli dengan desa-desa di pedalaman Nias Barat, Nias Selatan, maupun Nias Utara. Banyak sekolah di pelosok desa yang masih berjuang menghadapi keterbatasan sarana dasar, mulai dari bangunan kelas yang kurang layak, minimnya buku bacaan, hingga keterbatasan jumlah guru. Kesenjangan ini menjadi berlipat ganda ketika dirasakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar. Jika anak-anak biasa saja masih kesulitan mendapatkan fasilitas belajar yang memadai, maka anak-anak berkebutuhan khusus justru sering kali tidak mendapatkan tempat sama sekali dalam sistem sekolah umum di desa mereka.
Kondisi geografis kepulauan yang terpisah-pisah dan keterbatasan ekonomi keluarga pada akhirnya membuat anak-anak berkebutuhan khusus di Nias seolah terasingkan dari ruang-ruang kelas. Di sinilah letak urgensi yang sangat mendesak dari penerapan pendidikan inklusif di Tano Niha. Tanpa adanya sistem pendidikan yang inklusif, isolasi geografis daerah kepulauan secara tidak langsung menciptakan isolasi sosial yang mengurung ruang gerak anak-anak disabilitas. Pendidikan inklusif menjadi kunci dan solusi yang sangat realistis untuk memutus rantai ketimpangan ini. Ketika seorang anak berkebutuhan khusus dikesampingkan dan tidak bisa bersekolah, peluang mereka untuk menjadi mandiri secara sosial dan ekonomi di masa depan akan tertutup rapat. Hal ini tentu pada akhirnya memperberat beban sosial dan ekonomi keluarga serta daerah. Urgensi ini terasa makin menyentuh hati jika kita merenungkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan kearifan lokal masyarakat Nias tentang rasa persaudaraan; tidak boleh ada satu pun anak di tanah ini yang ditinggalkan atau dibiarkan tanpa masa depan hanya karena keterbatasan fisik, mental, maupun cara belajarnya.
Landasan hukum dan aturan dari pemerintah sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas dalam menjamin hak belajar setiap anak tanpa dibeda-bedakan. Konstitusi tertinggi kita, UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, disebutkan secara gambling bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Aturan ini secara khusus mewajibkan pemerintah daerah untuk menunjuk dan menyiapkan sekolah-sekolah umum di setiap kecamatan agar mampu menerima serta melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, secara aturan hukum, negara telah memberi lampu hijau dan mandat penuh bahwa setiap sekolah reguler harus siap menjadi rumah yang ramah bagi semua anak.
Namun, kenyataan pahit di lapangan saat ini memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara payung hukum pemerintah dan realita di Kepulauan Nias. Saat ini, jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Nias sangat terbatas dan hampir semuanya menumpuk di area perkotaan. Sebagai contoh nyata, mari kita bayangkan seorang anak dengan hambatan pendengaran atau hambatan gerak yang tinggal di sebuah desa terpencil di Nias Barat. Untuk bersekolah di SLB yang ada di kota, keluarga anak tersebut harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat besar dan waktu tempuh berjam-jam setiap hari—sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh keluarga petani atau nelayan kecil. Ketika orang tua mendatangi Sekolah Dasar (SD) umum terdekat di desanya, pihak sekolah sering kali menolak secara halus dengan alasan tidak memiliki guru khusus atau tidak tahu cara mendidik anak tersebut. Akhirnya, anak tersebut tidak memiliki pilihan lain selain tinggal di rumah, kehilangan masa kecilnya, dan memendam cita-citanya.
Masalah utama yang membuat sekolah-sekolah di Nias belum siap menerapkan pendidikan inklusif terletak pada beberapa hal dasar. Pertama, kurangnya pengetahuan dan pelatihan bagi para guru sekolah umum dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Kebanyakan guru merasa takut atau ragu karena tidak pernah dibekali keterampilan khusus saat menempuh pendidikan perguruan tinggi. Kedua, masalah sarana fisik sekolah yang belum ramah disabilitas, seperti tidak adanya jalan landai (ramp) untuk pengguna kursi roda, toilet khusus, maupun media belajar yang fleksibel. Ketiga, keterbatasan anggaran daerah yang sering kali belum menempatkan program pendidikan inklusif sebagai prioritas utama pembangunan.
Selain masalah teknis dan anggaran, kendala yang tak kalah berat adalah pandangan serta stigma di tengah masyarakat. Masih banyak orang tua yang merasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus, sehingga memilih menyembunyikan anaknya di dalam rumah. Ada pula anggapan keliru di sebagian masyarakat yang menilai bahwa menyekolahkan anak berkebutuhan khusus adalah hal yang sia-sia karena dianggap tidak akan bisa bekerja di masa depan. Padahal, ketika anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak non-ABK diberi kesempatan belajar bersama di satu ruangan kelas, di situlah keajaiban sosial terjadi. Anak-anak non-ABK akan belajar menjadi pribadi yang penuh empati, toleran, dan tidak mudah merendahkan orang lain sejak usia dini, sementara anak-anak berkebutuhan khusus merasa dihargai, memiliki teman, dan percaya diri dalam mengembagkan potensinya.
Untuk mengurai benang kusut kesenjangan ini dan mewujudkan amanat peraturan pemerintah di Kepulauan Nias, diperlukan langkah-langkah nyata yang sederhana namun berdampak besar. Pemerintah daerah di lima kabupaten/kota se-Kepulauan Nias perlu duduk bersama merumuskan kebijakan lokal yang pro-inklusi. Langkah awal yang sangat memunginkannya adalah mengadakan pelatihan rutin bagi guru-guru SD dan SMP umum tentang cara mengajar yang inklusif. Pemerintah daerah juga dapat membentuk tim Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bertugas secara berkala mengunjungi sekolah-sekolah umum di desa untuk mendampingi para guru kelas.
Pihak sekolah pun tidak perlu merasa terbebani dengan standar yang terlampau tinggi. Pendidikan inklusif dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti menerima setiap anak yang mendaftar tanpa seleksi fisik, serta menerapkan metode belajar dan penilaian yang lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dari segi fasilitas fisik, perbaikan sarana sekolah dapat dilakukan secara bertahap menggunakan alokasi dana operasional sekolah yang ada. Yang tidak kalah penting, pemerintah desa bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus rajin melakukan sosialisasi untuk merubah pola pikir masyarakat. Warga perlu terus diingatkan bahwa setiap anak di Tano Niha adalah titipan Yang Maha Kuasa yang memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama untuk maju.
Pada akhirnya, menghadirkan dan memperjuangkan pendidikan inklusif di Pulau Nias bukan sekadar menjalankan kewajiban formal atas undang-undang dan peraturan pemerintah. Ini adalah tentang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa memperlakukan sesama manusia secara adil, setara, dan bermartabat. Membuka pintu-pintu sekolah umum bagi anak-anak berkebutuhan khusus di pelosok Nias berarti sedang merajut kembali benang-benang keadilan belajar yang sempat terputus oleh jarak dan keterbatasan. Ketika seluruh elemen masyarakat, para pendidik, dan pemerintah daerah mau bergandengan tangan membukakan ruang kelas bagi setiap anak tanpa terkecuali, saat itulah keadilan sosial benar-benar berdiri kokoh di bumi Tano Niha. Pendidikan yang inklusif akan menjadi fondasi terbaik bagi lahirnya generasi penerus Pulau Nias yang cerdas, berkepribadian hangat, saling merangkul, dan siap menghargai setiap warna keberagaman manusia.