ACTUALNEWS.ID Jakarta — Sejumlah masyarakat yang terdampak kebijakan moratorium dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Massa mendesak BGN segera memberikan kepastian terhadap dapur-dapur MBG yang telah dibangun dan dipersiapkan, namun hingga kini belum dapat beroperasi.
Massa menilai kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur, tetapi juga berdampak terhadap tenaga kerja dan rantai ekonomi yang telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Koordinator aksi, Yandra Utama Santosa, mengatakan masyarakat datang untuk menyampaikan langsung keresahan mereka kepada BGN. Menurutnya, sejumlah masyarakat telah membangun dapur, merekrut tenaga kerja, serta mengikuti arahan dari koordinator kecamatan maupun koordinator wilayah, tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai kapan dapur tersebut dapat mulai beroperasi.
“Yang kami sampaikan hari ini adalah keresahan kawan-kawan masyarakat yang sudah membuat dapur, sudah menjalani dan mengikuti arahan Korcam dan Korwil, tetapi sampai hari ini tidak bisa dibuka. Bahkan ada pihak-pihak yang menawarkan atau menjanjikan bisa membuka dapur,” ujar Yandra usai aksi, Kamis (13/8/2026).
Yandra menilai kondisi tersebut harus segera mendapatkan perhatian karena menyangkut investasi masyarakat dan keberlangsungan tenaga kerja yang telah direkrut. Menurutnya, program MBG semestinya tidak hanya dilihat sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Banyak dapur yang sudah merekrut karyawan, ahli gizi, dan tenaga lainnya, tetapi tidak kunjung mulai. Mereka digantung nasibnya. Ini menyangkut kehidupan orang dan urusan perut, sehingga tidak bisa dibiarkan tanpa kepastian,” tegasnya.
Dapur Sudah Berdiri, tetapi Tidak Beroperasi
Yandra menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian massa adalah keberadaan dapur yang secara fisik telah dibangun dan dipersiapkan, tetapi belum dapat menjalankan kegiatan operasional.
“Kalau di lapangan, cirinya sederhana. Ada dapurnya, ada bangunannya, tetapi tidak berjalan. Itu yang menjadi persoalan dan harus mendapatkan kejelasan,” katanya.
Menurut Yandra, kondisi tersebut disebut terjadi di sejumlah daerah. Ia mengaku menerima informasi dari masyarakat mengenai dapur-dapur yang mengalami persoalan serupa.
Massa juga mempertanyakan adanya dugaan ketidakseragaman dalam pelaksanaan kebijakan moratorium. Mereka meminta BGN memastikan seluruh proses pembukaan dapur dilakukan berdasarkan standar, persyaratan, dan mekanisme yang transparan, bukan berdasarkan kedekatan atau afiliasi tertentu.
“Yang kami kritik adalah kalau ada dapur yang bisa berjalan sementara dapur lain yang sudah siap justru tidak mendapatkan kepastian. Kalau memang ada standar, mari kita gunakan standar yang sama untuk semua,” ujar Yandra.
Ia meminta persoalan tersebut tidak menjadi penghambat tujuan utama program MBG yang diharapkan dapat memberikan manfaat luas kepada masyarakat.
Dugaan Penghadangan Demonstrasi Disoroti
Selain mempersoalkan kebijakan moratorium, massa juga menyoroti dugaan adanya upaya penghadangan terhadap jalannya demonstrasi.
Yandra menduga terdapat pihak-pihak yang dikerahkan untuk menghadang massa saat menyampaikan aspirasi di depan kantor BGN. Ia bahkan menduga pihak tersebut berkaitan dengan BGN dan meminta persoalan tersebut diperiksa secara terbuka.
“Kami menduga ada pihak-pihak yang dikerahkan untuk menghadang demonstrasi. Kami mempertanyakan apakah ini ada kaitannya dengan pihak BGN atau bahkan dengan Pak Sudaryono. Kalau memang benar ada pihak yang menyewa atau mengerahkan orang untuk menghadang masyarakat, ini harus dibuka dan diperiksa,” tegas Yandra.
Menurutnya, dugaan tersebut memperbesar kekecewaan masyarakat karena substansi aksi adalah meminta kepastian mengenai dapur MBG yang telah dibangun tetapi belum dapat beroperasi.
“Kalau masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi kemudian justru dihadang, tentu ini menjadi persoalan serius. Kami meminta BGN menjelaskan siapa orang-orang tersebut dan atas dasar apa mereka berada di lokasi,” ujarnya.
Yandra menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti menyampaikan aspirasi selama persoalan dapur MBG yang terdampak moratorium belum mendapatkan kepastian.
Kecewa Tidak Ditemui Kepala BGN
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan kekecewaan karena tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala BGN, Sudaryono, untuk menyampaikan aspirasi.
Yandra mengatakan pihaknya sempat diarahkan untuk melakukan audiensi, namun menurutnya proses tersebut terkendala sistem barcode sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat disampaikan secara langsung.
“Kami datang ingin didengar langsung oleh Pak Sudaryono. Kami sangat kecewa karena tidak bisa ditemui. Kami diarahkan untuk audiensi, tetapi barcode-nya juga tidak bisa digunakan,” ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan apabila aparat kepolisian mengarahkan massa untuk mengikuti prosedur keamanan. Namun, menurutnya, yang menjadi persoalan adalah tidak adanya pihak BGN yang secara langsung menemui dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Kalau Pak Polisi yang mengarahkan, itu memang bagian dari tugas. Tetapi kami kecewa karena tidak ada pihak yang menemui dan mendengarkan aspirasi kami,” katanya.
Moratorium Jangan Mematikan Ekonomi Masyarakat
Massa menilai kebijakan moratorium harus dilaksanakan secara terukur dan transparan. Evaluasi terhadap dapur MBG dianggap penting untuk memastikan kualitas, keamanan pangan, serta efektivitas program. Namun, evaluasi tersebut dinilai tidak boleh membuat dapur yang telah memenuhi persyaratan ikut terhenti tanpa kepastian.
Dapur MBG dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan tenaga kerja, ahli gizi, petani, peternak, nelayan, pedagang, UMKM, hingga pemasok bahan pangan.
Karena itu, massa meminta BGN tidak hanya melihat dapur MBG dari sisi operasional, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
“Yang bermasalah diperbaiki, yang belum memenuhi standar dipenuhi kekurangannya, tetapi yang sudah memenuhi persyaratan harus segera diberikan kepastian untuk beroperasi,” demikian sikap massa.
Mereka juga meminta agar mekanisme penetapan dapur dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan berbeda antara satu dapur dengan dapur lainnya.
Lima Tuntutan Massa
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan kepada BGN.
Pertama, BGN diminta segera memberikan kepastian mengenai kebijakan moratorium dapur baru MBG serta tidak memperpanjang kebijakan tersebut tanpa alasan yang jelas, transparan, dan terukur.
Kedua, BGN diminta segera mengoperasikan dapur yang telah dibangun dan memenuhi seluruh persyaratan serta standar yang telah ditetapkan.
Ketiga, BGN diminta memprioritaskan keterlibatan masyarakat, UMKM, petani, peternak, nelayan, serta pemasok lokal dalam rantai pasok MBG agar manfaat anggaran negara dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Keempat, BGN didesak mempercepat pemerataan dapur MBG di berbagai wilayah agar manfaat program tidak hanya terkonsentrasi pada daerah atau kelompok tertentu.
Kelima, BGN diminta memastikan standar keamanan pangan dan mekanisme pengawasan tetap diperketat tanpa menghambat dapur yang telah memenuhi seluruh ketentuan.
Yandra menegaskan, aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat Program MBG. Sebaliknya, masyarakat ingin memastikan program pemerintah tersebut berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
“Kami ingin program Presiden ini berjalan dan berhasil. Karena itu, jangan sampai tata kelola yang tidak jelas justru membuat masyarakat yang sudah berinvestasi menjadi korban. Selama aspirasi kami belum didengar dan belum ada kepastian, kami akan datang kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar,” pungkas Yandra.
Massa berharap BGN segera membuka ruang dialog dengan masyarakat dan memberikan solusi konkret terhadap dapur-dapur yang telah dibangun tetapi belum dapat beroperasi. Mereka menilai kepastian kebijakan menjadi penting agar investasi masyarakat, tenaga kerja, serta rantai ekonomi yang telah terbentuk tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Di sisi lain, dugaan adanya pihak yang dikerahkan untuk menghadang demonstrasi juga diminta segera diklarifikasi oleh BGN. Massa menilai klarifikasi tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa penyampaian aspirasi masyarakat justru dihalangi oleh pihak-pihak tertentu.ACN/RED