ACTUALNEWS.ID Jakarta – Sejumlah orang tua murid SMK Al Ihsan Kembangan, Jakarta Barat, mengeluhkan besarnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan kepada pihak sekolah. Mereka mengaku terbebani dengan adanya biaya daftar ulang sebesar Rp2.125.000, ditambah iuran Rp200.000 setiap semester, serta biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebesar Rp500.000.
Keluhan tersebut muncul karena para wali murid menilai besarnya biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan kondisi fasilitas sekolah yang mereka rasakan. Mereka meminta pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan biaya serta rincian penggunaan dana yang dipungut dari peserta didik.
Salah seorang wali murid berinisial MY, saat dikonfirmasi pada 1 Juli 2026, mengaku keberatan dengan berbagai pengeluaran yang menurutnya muncul secara mendadak.
«”Saya mengeluh karena banyak pengeluaran dadakan. Fasilitas sekolah juga kurang memadai. Bangku siswa masih banyak yang menggunakan kursi plastik dan sebagian sudah rusak, tetapi tidak diperhatikan. Sementara kebutuhan sekolah justru banyak yang harus ditanggung siswa,” ujarnya.»
Keluhan serupa juga disampaikan wali murid lainnya. Menurutnya, siswa tidak diperbolehkan mengisi daya (charge) telepon genggam di lingkungan sekolah karena keterbatasan akses colokan listrik. Selain itu, siswa juga disebut diminta membayar iuran sebesar Rp5.000 setiap minggu, namun tujuan dan peruntukan dana tersebut tidak dijelaskan secara rinci kepada para orang tua.
Tak hanya itu, para wali murid juga mengaku mendapat informasi mengenai rencana kunjungan industri ke Yogyakarta, yang disebut akan diwajibkan kepada siswa dengan estimasi biaya sekitar Rp2 juta per siswa. Sejumlah orang tua mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut di tengah banyaknya beban biaya pendidikan yang telah mereka tanggung dan berharap sekolah memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan, rincian anggaran, serta apakah kegiatan tersebut bersifat wajib atau pilihan.
Para wali murid berharap pihak sekolah lebih transparan dalam pengelolaan dana pendidikan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar. Mereka juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembiayaan di sekolah agar seluruh pungutan yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak membebani peserta didik maupun orang tua.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMK Al Ihsan Kembangan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi kepala sekolah maupun pihak yayasan untuk memperoleh konfirmasi dan hak jawab sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.ACN/RBT/RED