Actualnews.id Jeneponto, Senin 6 April 2026 –Masyarakat Kabupaten Jeneponto menyoroti masih beredarnya produk minyak goreng merek Minyak Kita dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), meskipun sebelumnya pemerintah telah resmi menutup dan menyegel pabrik produsen terkait.
Penutupan tersebut dilakukan terhadap pabrik milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, pada 13 Maret 2025. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan pelanggaran serius, yakni pengurangan takaran isi minyak dari 1 liter menjadi hanya sekitar 750–800 mililiter, yang jelas merugikan konsumen. Selain itu, izin produksi perusahaan tersebut juga telah dicabut.
Menindaklanjuti pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terkait penutupan dan penyegelan pabrik tersebut, masyarakat mempertanyakan mengapa produk Minyak Kita masih disalurkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Jeneponto.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam kegiatan launching bantuan pangan CPP, produk minyak goreng yang dibagikan masih menggunakan merek Minyak Kita. Hal ini memunculkan tanda tanya besar terkait mekanisme distribusi dan pengawasan.
Secara hukum, pabrik yang telah dicabut izin operasionalnya dan disegel tidak diperbolehkan lagi melakukan produksi maupun distribusi produk ke masyarakat. Penjualan atau peredaran produk dari entitas yang tidak memiliki izin aktif merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas.
Olehnya itu, masyarakat meminta kejelasan dan transparansi dari pihak terkait, khususnya Perum Bulog, sebagai lembaga yang berperan dalam penyaluran bantuan pangan, terkait asal-usul dan legalitas minyak goreng yang masih beredar tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan serta memastikan bahwa seluruh bantuan pangan yang disalurkan benar-benar aman, sesuai standar, dan tidak merugikan penerima manfaat.