ActualNews, Sumatera Utara – Pendidikan inklusif dewasa ini tidak lagi dapat dipandang sebagai sebuah alternatif, melainkan suatu keharusan. Seorang calon guru yang memahami prinsip-prinsip pendidikan inklusif akan mampu menghadirkan pembelajaran yang setara, berkualitas, serta menghargai keberagaman setiap peserta didik. Inilah pondasi bagi terciptanya guru profesional yang bermutu di masa depan.
Konsep pendidikan inklusif sejatinya bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak lama gagasan ini hadir sebagai upaya memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, sayang sekali, implementasinya masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab utama adalah minimnya pembekalan kompetensi inklusif bagi para guru. Tanpa pemahaman yang memadai, guru sering kali kesulitan menerapkan prinsip inklusi di ruang kelas, sehingga pendidikan inklusif berjalan di tempat.
Guru yang dibekali keterampilan inklusif tidak hanya mengadaptasi kurikulum, materi, dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang positif dan ramah perbedaan. Pendidikan inklusif bukan hanya menguntungkan anak berkebutuhan khusus (ABK), melainkan juga memberi manfaat bagi semua peserta didik. Dengan suasana kelas yang inklusif, guru dapat menanamkan nilai empati, penerimaan, serta saling menghargai di antara siswa.
Sekolah adalah cerminan miniatur masyarakat. Dengan menerapkan inklusi sejak dini, guru sesungguhnya sedang menyiapkan generasi penerus bangsa yang toleran, menghargai keberagaman, dan mampu bekerja sama lintas perbedaan. Hal ini sekaligus menjadi upaya jangka panjang dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadaban, dan bebas dari diskriminasi.
Lebih jauh, pendidikan inklusif merupakan perwujudan nyata dari hak asasi manusia. UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hingga Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, telah menegaskan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Indonesia pun ikut menandatangani komitmen global seperti Salamanca Statement (1994) yang menekankan inklusi sebagai syarat utama pendidikan untuk semua. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan inklusif memiliki landasan yuridis yang kokoh, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dari sudut pandang filosofis, pendidikan inklusif menegaskan martabat setiap manusia, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, maupun latar belakang sosial. Inklusi menolak reduksi manusia semata pada aspek kemampuan, melainkan mengakui keunikan dan potensi setiap individu. Dari sisi sosial, pendidikan inklusif menumbuhkan solidaritas, kebersamaan, serta memperkuat kohesi masyarakat. Siswa belajar untuk menerima perbedaan, membangun empati, dan mengatasi stigma, sehingga terwujud masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.
Singkatnya, pendidikan inklusif adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya menjamin hak belajar setiap anak, tetapi juga mempersiapkan generasi yang siap menghadapi dunia yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, membekali calon guru dengan kompetensi pendidikan inklusif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Hanya dengan cara inilah Indonesia mampu mewujudkan sistem pendidikan yang adil, efektif, dan humanis demi terciptanya generasi penerus bangsa yang cerdas sekaligus berempati. (ACN/22/RED/062)